Kejari Pelalawan Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Pupuk Bersubsidi, Kerugian Negara Capai Rp34 Miliar

Pelalawan (PelalawanPos.co)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp34 miliar. Salah satu dari dua tersangka tersebut diketahui merupakan aparatur sipil negara (ASN) aktif yang saat ini menjabat sebagai camat di Kabupaten Pelalawan.

Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (21/1/2026) malam di Kantor Kejari Pelalawan, Desa Makmur, setelah para pihak menjalani pemeriksaan intensif sejak siang hingga tengah malam.

Kepala Kejari Pelalawan, Eka Nugraha, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Eka Mulya Putra, menjelaskan bahwa penetapan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya, di mana Kejari Pelalawan telah lebih dahulu menetapkan 16 orang tersangka.

“Penetapan dua tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan yang terus kami lakukan terhadap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi,” ujar Eka Mulya Putra.

Ia menjelaskan, tersangka RM ditetapkan berdasarkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) yang berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Bandar Petalangan, Pangkalan Kuras, dan Bunut. RM diketahui memiliki tiga unit usaha dagang (UD) Tani yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Setelah dilakukan penghitungan, kerugian negara yang ditimbulkan dari tiga UD milik tersangka RM mencapai sekitar Rp6,4 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkan, satu tersangka lainnya berinisial SP berperan sebagai pengelola gudang pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Bunut. Kerugian negara akibat perbuatan tersangka SP ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.

“Gudang tersebut merupakan milik tersangka SS, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru,” tambah Eka.

Kejari Pelalawan menegaskan bahwa penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Eka Mulya Putra juga menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada penetapan ini. “Penyidikan akan terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus penyelewengan pupuk bersubsidi ini,” tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, mengingat pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi petani dan memiliki keterkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Kejari Pelalawan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan demi memberikan efek jera serta melindungi hak-hak petani.***