Pemkab Pelalawan Akan Koordinasi Satgas PKH Carikan Solusi Humanis

PELALAWAN (Pelalawanpos) – Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada Selasa, (10/6/2025). Kawasan konservasi hutan seluas 81.793 hektar kini menjadi objek pengawasan dan pengaman pemerintah melalui 10 lembaga negara di bawah koordinasi Satgas PKH.

Per hari itu, sejak dipancangnya plang penyegelan oleh Ketua Pelaksana Satgas PKH Dr Febri Adriansyah semua aktivitas masyarakat yang selama ini bermukin di dalam Kawasan TNTN dibatasi. Negara melalui Satgas PKH akan melakukan langkah langkah strategis dalam memulihkan kembali fungsi TNTN sebagai kawasan konservasi yang kini luasnya tidak sampai 10 hektar.

Kata deforestasi menjadi alasan pemerintah pusat dalam menggesa proses pemulihan fungsi kawasan hutan menjadi paru paru dunia yang sudah hilang dan berubah fungsi menjadi kebun sawit lebih dari 52 ribu hektar.

Saat ini ada lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdata memiliki identitas kependudukan atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelalawan. Namun Satgas meyakini ada 10.000 lebih KK yang mengolah hutan lindung TNTN secara liar.

Konsekwensi dari dimulainya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas PKH itu, masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan di atas lahan TNTN akan dipaksa keluar meninggalkan seluruh sumber penghidupan yang dipunyai. Tiga bulan kedepan mereka diberi toleransi untuk angkat kaki dengan dalih relokasi mandiri.

Bupati Pelalawan, H. Zukri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Satuan Tugas Program Keluarga Harapan (Satgas PKH) dalam menertibkan aktivitas masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Menurut Bupati, penertiban ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan bahwa bantuan sosial seperti PKH benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan di kawasan konservasi yang dilindungi.

“Kita tidak bisa membiarkan kawasan TNTN terus dirambah. Negara sudah mengatur fungsinya sebagai kawasan konservasi, dan ini harus dijaga. Masyarakat penerima PKH juga harus patuh terhadap aturan,” tegas H. Zukri.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan mendukung upaya kolaboratif antara seluruh Lembaga pemerintah di bawah naungan Satgas PKH, baik dalam bentuk pengawasan maupun pendataan ulang warga yang berada di dalam kawasan terlarang.

Dengan dukungan dari kepala daerah, diharapkan penertiban ini berjalan lancar, adil, dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif serta solusi yang berpihak kepada masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Bupati Pelalawan H Zukri mengatakan bahwa dirinya sangat memahami upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui satgas PKH dalam memulihkan fungsi hutan dan menjadi habitat bagi banyak ekosistem yang bergantung di dalamnya.

“Hutan TNTN penting, Gajah dan hewan dilindungi lainnya juga penting. Dan kita juga menyadari bahwa HAM dan cara cara humanis bagi masyarakat disini juga sangat penting,” ungkapnya

Suami dari legislator Riau Sella Pitaloka ini juga menyadari sulitnya menyatukan tiga kepentingan tersebut dalam satu cara pemecahan masalah, namun dirinya tidak akan berhenti melakukan upaya upaya agar permasalahan dapat diurai dengan sebaik mungkin.

“Masalah di Tesso Nilo ini sangat kompleks, namun sekali lagi kita akan berusaha mencari strategi penyelesaian yang humanis, yang beradab dan tidak melanggar HAM,”katanya

Keseriusan Pemkab Pelalawan untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan permaslaha TNTN, dengan beberapa kali Bupati Pelalawan H Zukri mengikuti rapat bersama Satgas PKH, teranyar rapat yang diadakan di auditorium lantai lll Kantor Bupati Pelalawan yang dihadiri seluruh unsur terkait. Mulai dari instansi di lingkungan Pemkab Pelalawan, Polres Pelalawan dan jajaran polsek, kejaksaan, pengadilan, Balai TNTN, dan lainnya. 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Satgas PKH Brigjen TNI Dody Triwinarto ini.

Dalam melakukan upaya penyelamatan dan pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari perambahan hutan ilegal menjadi lahan sawit, Pemerintah Pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan upaya pendekatan secara persuasif kemasyarakat mulai membuahkan hasil positif. Pasalnya, satu persatu masyarakat yang lahannya berada di kawasan TNTN mulai diserahkan secara sukarela kepada Satgas PKH.

Salah satunya pemilik lahan sawit berinisial NS yang berada di Dusun Pelabi Jaya, Desa Pangkalan Gondai dengan secara sukarela telah menyerahkan lahan sawitnya kepada pihak Satgas PKH untuk di eksekusi.

Saat menghadiri proses eksekusi lahan, NS mengatakan kesediaannya untuk menyerahkan lahan seluas 400 hektar yang sudah ditanami sawit itu terdorong oleh kesadaran sebagai warga negara yang taat hukum.

"Saya adalah pengusaha yang memiliki lahan dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, saya ngikuti proses yang telah saya ikuti yang ditetapkan oleh Satgas PKH," kata NS pada saat eksekusi lahan. 

Diakuinya lahan dalam kawasan hutan konservasi yang diubah fungsi itu tidak didapat nya cuma cuma, melainkan ada harga yang harus ia bayar kepada penjual dengan nilai 3- 5 per hektarnya.

"Saya beli dari orang dari ulayat, waktu itu harga nya 3 juta sampai 5 juta per hektar," jelasnya

Walau rugi menyerahkan kebun sawit seluas 401 hektar yang sudah panen, Niko mengakui siap mengikuti proses yang ditetapkan satgas PKH.

"Siap, kita ikuti proses yang ditetapkan Satgas PKH,"tegasnya.

Sementara itu, Wadan Satgas PKH, Brigjen Dody Triwinarto mengatakan bahwa hari ini satuan tugas yang dipimpinnya menjalankan proses pemulihan hutan TNTN, mengembalikan hutan pada fungsinya.

"Hari ini kita Satgas PKH melaksanakan kegiatan pemulihan hutan Taman Nasional Tesso Nilo, mengembalikan fungsi hutan, Reforestasi TNTN," ungkapnya. 

Dijelaskan perwira tinggi bintang satu itu, segala bentuk dalam hutan TNTN yang tidak pada mestinya akan di keluarkan, di normalkan seperti  sediakala, dicontohkan pohon sawit akan di bersihkan. 

"Sawit akan kita tebang, hutan TNTN akan dikembalikan ke fungsi nya,"jelasnya.

Penertiban kawasan TNTN dapat berjalan dengan baik disebabkan pihaknya menggunakan pendekatan yang soft dengan dukungan seluruh masyarakat Riau sehingga proses penertiban berjalan dengan lancar.

"Kita melakukan dengan cara cara humanis, dan insya Allah dapat diterima semua pihak,"akunya.

Ditambahkan jendral bintang satu ini, suksenya kegiatan yang dilakukan oleh satgas PKH di TNTN tidak terlepas dari dukungan anggota Satgas dari penegakan hukum yakni dari Kejaksaan dan Kepolisian serta Penegak hukum kehutanan yang dari awal telah mendukung langkah langkah yang diambil oleh Satgas PKH untuk memulihkan kembali fungsi hutan TNTN.

"Jadi kawan dari penegakan hukum, kejaksaan, kepolisian, penegak hukum kehutanan yang sudah memanggil, memproses dan menyelidiki dari awal, efek dari proses itu memudahkan kita dalam melakukan langkah langkah penertiban,"bebernya.

Dody mengaku senang, sejauh ini sudah ada kesadaran warga TNTN untuk mengembalikan lahan yang ditanami sawit secara sukarela ke satgas PKH untuk di tebang dan mereforestasi TNTN.

"Alhamdulliah, sudah ada warga yang sukarela mengembalikan kebun sawit nya ke satgas PKH, "imbuhnya.

Atas kesadaran tersebut, Dody berharap dapat menjadi motivasi bagi warga yang lain untuk mengembalikan lahan sawit ke satgas PKH secara ikhlas dan mengikuti relokasi secara mandiri.

"Semoga ini menjadi motivasi bagi yang lain,"pungkasnya (Adv-Pelalawan/Erik)