HIPMAWAN Tolak Wacana Penempatan Polri di Bawah Kementerian

PELALAWAN (PelalawanPos)— Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (HIPMAWAN) menyatakan sikap menolak keras wacana yang berkembang terkait rencana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian tertentu. Wacana tersebut dinilai berpotensi merusak independensi penegakan hukum serta menimbulkan konflik kepentingan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HIPMAWAN menilai Polri sebagai institusi penegak hukum harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat sistem presidensial dan semangat reformasi yang menempatkan Polri sebagai lembaga yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik sektoral.

Ketua Umum HIPMAWAN, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa gagasan membawa Polri ke bawah kementerian merupakan langkah yang keliru dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

“Wacana membawa Polri ke bawah kementerian adalah langkah yang salah arah. Polri adalah institusi penegak hukum, bukan alat administrasi kementerian. Hal ini harus diluruskan,” tegas Taufik, Selasa (27/1/2026).

Menurut HIPMAWAN, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan paling rasional untuk menjaga netralitas dan independensi institusi dari tarik-menarik kepentingan politik maupun sektoral. Mengubah posisi tersebut justru dinilai sebagai kemunduran dalam upaya membangun sistem penegakan hukum yang sehat dan berkeadilan.

Meski demikian, HIPMAWAN menegaskan bahwa dukungan terhadap posisi Polri tidak berarti menutup mata terhadap berbagai persoalan internal yang masih terjadi di tubuh kepolisian, khususnya terkait pelayanan publik dan profesionalisme aparat di lapangan.

“Kami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden, tetapi dengan catatan tegas: Polri harus melakukan perbaikan nyata, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta sikap humanis aparat,” lanjutnya.

HIPMAWAN juga menilai bahwa kepercayaan publik terhadap Polri hanya dapat diperkuat melalui pembenahan internal, peningkatan transparansi, serta penindakan tegas terhadap oknum yang mencederai marwah institusi.

“Struktur kelembagaan Polri sudah tepat. Yang perlu dibenahi adalah praktik dan mentalitas. Jangan struktur negara yang diubah, tetapi kinerja dan pelayanan yang harus diperbaiki,” ujar Taufik.

Dengan pernyataan sikap tersebut, HIPMAWAN Pelalawan menegaskan dukungan penuh terhadap Polri di bawah naungan langsung Presiden Republik Indonesia, sekaligus menyatakan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal, mengawasi, dan mengkritisi kinerja kepolisian demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.***