Mahasiswa Tempatan Ukui Dukung Pernetiban Kawasan TNTN, Ketua HIPMU Rifdo: Sudah Sejak Lama Kami Suarakan

Ukui (PelalawanPos.co) -Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyita Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada Selasa, (10/6/2025). Kawasan konservasi hutan seluas 81.793 hektar kini menjadi objek pengawasan dan pengaman pemerintah melalui 10 lembaga negara di bawah koordinasi Satgas PKH.

Per hari itu, sejak dipancangnya plang penyegelan oleh Ketua Pelaksana Satgas PKH Dr Febri Adriansyah semua aktivitas masyarakat yang selama ini bermukin di dalam Kawasan TNTN dibatasi. Negara melalui Satgas PKH akan melakukan langkah langkah strategis dalam memulihkan kembali fungsi TNTN sebagai kawasan konservasi yang kini luasnya tidak sampai 10 hektar.

Beberapa pekan terakhir, berbagai kalangan mendukung tindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam menggesa proses pemulihan fungsi kawasan hutan menjadi paru paru dunia yang sudah hilang dan berubah fungsi menjadi kebun sawit lebih dari 52 ribu hektar.

Salah satu dukungan disuarakan oleh organisasi kemahasiswaan tempatan yang berdomisili di Kecamatan Ukui yakni Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Ukui (HIPMU), Rifdo, Senin (16/6/2025).

"Kami anak jati diri Kecamatan Ukui menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam penertiban kawasan hutan yang selama ini mengalami alih fungsi hutan menjadi lahan sawit. Hal ini sudah sejak lama kami suarakan perambah hutan di kampung kami," ucap Rifdo.

Sambung Rifdo, dengan penertiban kawasan hutan merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap kawasan hutan terus meningkat akibat pembukaan lahan ilegal, perambahan, dan aktivitas yang tak berizin. Ini membahayakan kelestarian ekosistem serta berdampak negatif terhadap masyarakat lokal dan iklim global.

"Kami mendukung langkah tegas pemerintah dalam penertiban kawasan sawit ilegal, tapi yang jadi pertanyaan selama ini kenapa baru sekarang ditertibkan. Apakah aktivitas perambahan hutan selama ini ada yang memberikan izin secara diam diam sehingga pembukaan lahan ilegal ini sangat luas.?, Maka dari itu kami mendesak Satgas PKH harus mengusut tuntas terkait persoalan perambahan kawasan hutan TNTN ini," tegas Rifdo didampingi wakil Ketua Hipmu Heldi Vemi Ahmad.

Hal senada Heldi, menambahkan bahwa selama ini aktivis di Pelalawan sudah lama menyuarakan persoalan ini, tentunya mendukung penuh tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan di kawasan konservasi TNTN, kerena ini merupakan tindakan penting dalam mencegah Deforestasi.

Namun Ia juga menekankan bahwa proses penertiban ini harus berlaku secara adil, kerena dinilai perambahan ini sudah lama terjadi kerena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga deforestasi semakin meluas.***