Saat Harga Sawit Bergejolak, Bupati Zukri Berdiri di Tengah Petani Pelalawan

Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co)-Di bawah terik matahari siang di halaman Kantor Bupati Pelalawan, dibawah pohon mangga rindang suasana terlihat berbeda dari biasanya, Selasa (26/5/2026). Puluhan pimpinan perusahaan sawit duduk berhadapan dengan jajaran Forkopimda dan pemerintah daerah.

Di tengah situasi harga sawit yang terus menjadi keluhan masyarakat, satu pesan tegas menggema dari Bupati Pelalawan, Zukri.

“Jangan sampai petani dizolimi.”

Kalimat itu terlontar bukan tanpa alasan. Dalam beberapa hari terakhir, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di sejumlah wilayah Pelalawan dilaporkan mengalami penurunan tajam. Di tingkat petani, keresahan mulai terasa. Sebab bagi sebagian besar masyarakat Pelalawan, sawit bukan sekadar komoditas, melainkan sumber kehidupan.
Ada anak yang sekolah dari hasil panen sawit. Ada dapur yang tetap menyala karena tandan buah segar berhasil dijual.

Bahkan denyut ekonomi desa-desa di Pelalawan banyak bergantung pada harga sawit setiap harinya.

Karena itulah, saat gejolak harga mulai mengusik ketenangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pelalawan bergerak cepat. Sebanyak 26 perusahaan sawit dikumpulkan dalam satu meja rapat. Tujuannya sederhana namun penting memastikan petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.

Dalam rapat tersebut, satu per satu perusahaan diminta membuka data harga pembelian TBS dan harga penjualan crude palm oil (CPO). Dari situ terlihat adanya perbedaan harga yang cukup mencolok antarperusahaan.

Situasi itu langsung mendapat perhatian serius dari Bupati Zukri. Dengan nada tegas namun penuh kepedulian, ia meminta perusahaan tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga memikirkan nasib masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sawit.

“Saya tidak mau ada perusahaan membeli TBS murah sementara menjual CPO tinggi. Masyarakat harus dilindungi,” tegasnya.

Bagi masyarakat kecil, ucapan itu bukan sekadar pernyataan formal dalam rapat pemerintahan. Banyak petani menganggap langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap rakyatnya.

Tidak berhenti pada imbauan, Pemkab Pelalawan juga menyiapkan langkah konkret. Pemerintah meminta adanya keseragaman harga pembelian TBS dengan kisaran Rp2.960 hingga Rp3.050 per kilogram. Selain itu, akan dibentuk sistem pelaporan harga melalui grup koordinasi agar seluruh transaksi lebih transparan dan mudah diawasi.

Bahkan, tim khusus gabungan Forkopimda dan OPD akan turun langsung ke lapangan untuk memantau perusahaan, peron, hingga kondisi petani di desa-desa.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa persoalan sawit bukan hanya urusan bisnis, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi masyarakat Pelalawan secara keseluruhan.

Di tengah dinamika industri sawit yang kerap dipengaruhi pasar global, petani kecil sering berada di posisi paling rentan. Mereka tidak punya kuasa menentukan harga, namun menjadi pihak pertama yang merasakan dampak ketika harga anjlok.

Karena itu, kehadiran pemerintah menjadi sangat penting sebagai penyeimbang antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir rapat, suasana perlahan mencair. Perwakilan perusahaan dan pemerintah tampak mulai membangun kesepahaman untuk menjaga stabilitas harga sawit di Pelalawan.

Bagi sebagian orang, rapat itu mungkin hanya agenda rutin pemerintahan. Namun bagi ribuan petani sawit di Pelalawan, keputusan yang lahir dari pertemuan tersebut bisa menentukan apakah senyum mereka tetap terjaga saat pulang dari kebun.***