Antrean Biosolar Mengular, Hima Persis Pelalawan Desak Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Diperketat

PELALAWAN (PelalawanPos.co) — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Pelalawan.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Kabupaten Pelalawan. Organisasi mahasiswa ini mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Polres Pelalawan memperkuat pengawasan terhadap stok, distribusi hingga transaksi BBM subsidi di seluruh SPBU.

Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan, Agung Prayoga, menilai antrean yang berlangsung hingga berjam-jam tidak semestinya dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai ketersediaan pasokan, stok harian, mekanisme distribusi serta pihak yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

“Persoalan ini tidak boleh dipandang biasa dan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pasokan dan stok BBM setiap hari, termasuk bagaimana mekanisme pendistribusiannya dan kepada siapa BBM subsidi tersebut disalurkan,” kata Agung.

Ia mengatakan antrean panjang bukan hanya menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi.

Kendaraan yang mengantre dalam jumlah besar di sekitar SPBU dapat menyebabkan perlambatan lalu lintas, menghambat mobilitas masyarakat hingga mengganggu distribusi barang.
Minta Stok dan Transaksi Diawasi

PD Hima Persis Pelalawan meminta pengawasan terhadap BBM subsidi tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Menurut Agung, pengawasan perlu mencakup stok yang masuk, volume penyaluran, pencatatan transaksi hingga pola pembelian di SPBU.

Ia meminta pemerintah dan aparat berwenang memastikan adanya kesesuaian antara jumlah BBM yang diterima SPBU dengan volume yang disalurkan kepada konsumen.

“Kami meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya melihat ada atau tidaknya BBM di tangki SPBU, tetapi juga perlu dilihat berapa stok yang masuk, berapa yang disalurkan setiap hari, siapa yang menerima, dan apakah volume penyalurannya sesuai dengan data yang tercatat,” tegasnya.

Agung juga meminta dugaan praktik pelangsiran, penimbunan, pembelian berulang maupun bentuk penyalahgunaan BBM subsidi lainnya diperiksa secara objektif dan berdasarkan data.

Menurutnya, antrean panjang yang berulang, sementara masyarakat tetap kesulitan mendapatkan Biosolar, perlu mendapat perhatian serius apabila tidak disertai penjelasan yang transparan dari pengelola SPBU.

“Ketika masyarakat yang sudah mengantre menunggu lama hingga berjam-jam ternyata stok habis dan sulit mendapatkan BBM terus terjadi, tanpa transparansi dan penjelasan dari manajemen SPBU yang logis kepada masyarakat, maka kami berasumsi ini berpotensi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Ini perlu diperiksa secara serius, objektif, dan berdasarkan data,” ujarnya.

Persoalan antrean BBM tersebut, lanjut Agung, juga menjadi perhatian PW Hima Persis Riau.

Ia menyebut Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis Riau, Surya Maryuda, turut memberikan perhatian terhadap antrean BBM yang berlangsung hingga berjam-jam di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru.

“Persoalan ini juga menjadi atensi dari PW Hima Persis Riau. Apa yang terjadi di Pekanbaru, dengan antrean panjang hingga berjam-jam, memiliki persoalan yang perlu kita lihat secara serius. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pelalawan,” katanya.

Agung menilai transparansi menjadi salah satu kunci untuk mengurai persoalan antrean BBM subsidi. Menurutnya, masyarakat jangan hanya ditempatkan sebagai pihak yang menunggu dalam antrean, sementara informasi mengenai jumlah pasokan dan mekanisme distribusi tidak diketahui secara jelas.

“Ketika masyarakat harus antre berjam-jam, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai berapa pasokan yang tersedia setiap hari dan bagaimana distribusinya. Karena itu, transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan tepat volume sesuai ketentuan.

Dengan demikian, masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi tidak kehilangan haknya akibat dugaan penyimpangan dalam proses distribusi.

Sebagai organisasi mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial, PD Hima Persis Pelalawan menyatakan akan terus mengawal persoalan distribusi BBM subsidi di daerah tersebut.

Agung mengatakan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat terkait, pihaknya akan melakukan pemantauan lapangan secara terbuka di sejumlah SPBU.

“Jika tidak ada perbaikan dan tidak terdapat langkah pengawasan yang konkret, kami akan melakukan pemantauan lapangan di sejumlah SPBU sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawasan masyarakat. Tentu kami akan tetap menghormati kewenangan aparat serta ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Agung.

Ia berharap Pemkab Pelalawan dan Polres Pelalawan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.

“BBM subsidi merupakan kebijakan negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil yang membutuhkan justru kesulitan memperoleh haknya karena persoalan distribusi dan lemahnya pengawasan,” pungkasnya.

PD Hima Persis Pelalawan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut serta mendorong agar distribusi BBM subsidi di Kabupaten Pelalawan berlangsung transparan, tepat sasaran, tepat volume dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***