Pelalawan Kembali Raih Opini WTP Atas LKPD 2024

Pekanbaru (PelalawanPos.co)-Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau kepada seluruh kepala daerah se-Riau, bertempat di Auditorium Kantor BPK Riau, Pekanbaru, Senin (26/5/2025). Bupati Pelalawan, H. Zukri, menerima langsung laporan tersebut bersama Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal, SE.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP, dalam sambutannya menegaskan bahwa opini WTP adalah bentuk apresiasi terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun bukan berarti tanpa catatan.

"Masih ada sejumlah tantangan seperti optimalisasi perencanaan dan penyesuaian kemampuan fiskal daerah. Beberapa daerah juga mengalami gagal bayar karena kurang hati-hati dalam penganggaran. Hal-hal ini menjadi perhatian kami dan telah dituangkan dalam Buku II LHP untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam waktu paling lama 60 hari sejak diterimanya laporan." jelas Binsar.

Ia berharap opini WTP ini menjadi motivasi sekaligus pengingat bagi seluruh kepala daerah agar terus memperbaiki manajemen keuangan dan kinerja pemerintahan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri, mewakili para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, menyampaikan terima kasih atas sinergi dan dukungan BPK dalam membina dan mengawasi keuangan daerah. Ia menyebut bahwa capaian WTP adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta wujud kesungguhan dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

"Kami menyadari bahwa capaian ini bukan akhir, tapi justru menjadi dorongan untuk memperbaiki yang masih kurang. Audit BPK tidak hanya memeriksa angka-angka, tapi juga menyentuh efektivitas kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan daerah." ujar Bupati Zukri.

Bupati juga menyampaikan keprihatinan atas tantangan yang dihadapi daerah terkait tunda salur dana dari pusat dan provinsi, yang dapat memengaruhi kelancaran realisasi anggaran di daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Riau berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyusun action plan secara sistematis.

"Kami ingin agar pengelolaan keuangan daerah makin efisien, efektif, dan akuntabel. Kami juga berharap agar BPK terus mendampingi dan membuka ruang komunikasi agar kebijakan di daerah benar-benar sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku." tambahnya.

Menutup sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK serta rekan-rekan kepala daerah yang telah bersama-sama menjaga marwah tata kelola keuangan publik.

"Semoga dengan bimbingan dan pengawasan dari BPK, kita semua dapat terus memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara, dan masyarakat yang kita cintai. Terima kasih atas kepercayaannya, mari kita pertahankan dan tingkatkan di masa yang akan datang." tutupnya.**