Menteri PANRB Segera Serahkan Penghargaan Anugerah Kepelayanan Publik, Luncurkan JIPPNas & Resmikan 12 MPP

JAKARTA (Pelalawanpos.co) – Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa akan segera memberikan penghargaan anugerah kepelayanan publik 2023 kepada instansi pemerintah. Pada Selasa, (21/11/2023), di Jakarta. Penganugerahan pelayanan publik diberikan atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik (UPP), penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta penyelenggara MPP terbaik.

“Untuk mendorong persaingan positif antar instansi, Kementerian PANRB melakukan pemantauan, evaluasi, dan juga kompetisi,” ujar Diah, di Jakarta, Senin (20/11).

Menteri Anas juga akan segera menyerahkan penghargaan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 

Penerima penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023 tidak hanya berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Melainkan juga dari BUMN dan BUMD. Penyelenggaraan KIPP Tahun 2023 sangat spesial karena bertepatan dengan momentum 10 tahun gerakan One Agency One Innovation dan KIPP yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014. 

Diah mengungkapkan bahwa berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun ini dilakukan secara mandiri oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada ruang lingkup administrasi, barang, dan jasa. Hal tersebut dilakukan, agar setiap instansi pemerintah dan BUMN juga dapat berbenah dan menggunakan instrumen ini untuk mengukur kinerja layanan pada lingkupnya.

Sementara itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) MPP, Diah mengatakan bahwa monev ini juga bertujuan untuk melihat aspek-aspek sejauh mana dampak kehadiran MPP dalam mendukung investasi di kabupaten dan kota yang memiliki MPP, serta mendapatkan informasi terkait kepuasan masyarakat terhadap kehadiran MPP dan kelengkapan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dijelaskan, sistem monev ini menggabungkan konsep Balanced Scorecard dan konsep Servqual.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 12 pemerintah daerah juga akan meresmikan MPP secara serentak. Diantaranya yaitu Kabupaten Bengkalis, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sintang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Polewali Mandar, serta Kabupaten Ngada. Peresmian tersebut akan menambah jumlah MPP yang tersebar di Indonesia yakni 175 MPP.

“Besok, kita juga akan menyaksikan peresmian sebanyak 12 MPP secara serentak, sehingga dengan demikian telah terbentuk sebanyak 175 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia,” imbuh Diah.

Kementerian PANRB selaku pembina pelayanan publik juga terus memastikan reformasi berdampak yang langsung bisa dirasakan masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan publik. Inovasi dibutuhkan untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis. Dimana pelayanan publik perlu melakukan penyesuaian ke arah yang lebih cepat, tepat, efektif, efisien dan fleksibel yang dapat memberikan warna baru dalam pelayanan publik tersebut. Sebagai bentuk pengembangan inovasi dan dalam rangka untuk mengakselerasi pelayanan publik yang lebih baik, direncanakan Menteri Anas juga akan meluncurkan platform Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).