Kesbangpol Pelalawan Ajak FPK jaga kondusivitas Hadapi Pemilu 2024

Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co)-Jelang Pemilu serentak 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pelalawan bersama Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) menggelar rapat koordinasi, Kamis (15/6/2023).

Kegiatan yang diikuti sedikitnya 100 peserta itu melibatkan unsur terdiri dari suku, Etnis Jawa, Minang, Aceh, Sulawesi, Tionghoa dan lain-lainya.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pelalawan, Andi Juliandri  S. Kom menjelaskan, kegiatan ini sebagai upaya menjaga kerukunan demi suasana kondusif di wilayah Kabupaten Pelalawan menjelang Pemilu 2024.

"FPK diminta untuk menciptakan suasana  kondusif, serta menjaga sikap dan membantu pemerintah maupun penyelenggara pemilu agar prosesi pemilu berjalan aman dan damai. Saya mengajak anggota FPK menjadi pemilih pada Pemilu 2024 nanti lebih cerdas dan bijak," ucap Andi Juliandri dalam sambutan.

Sambung kadis biasa disapa Bg Andi ini, meminta FPK harus berperan aktif dalam memdukung dan mensukseskan pemilu damai. Selain itu, Ia juga menghimbau untuk selalu menghindari terjebak politik identitas dan jangan sampai sikap anggota FKP menyinggung perasaan suku tertentu.

"FPK merupakan forum yang mewadahi keberagaman suku, ras dan etnis di NKRI. Anggota FPK aktif terjun ke masyarakat mensosialisasikan tentang keberagaman suku, ras dan etnis di Indonesia adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Andi Juliandri.

Ditambahkan Bg Andi, menyebutkan perbedaan suku, ras, etnis tidak dipergunakan untuk mencari suara dengan cara mendiskreditkan pihak tertentu. Selain itu anggota FPK aktif mendorong masyarakat untuk memberikan gagasan, ide dan tujuan bernegara. Pembauran kebangsaan konsep hidup rukun, damai, guyub, tenteram di tengah masyarakat majemuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam acara hadir juga Kabid ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Grace Meidy SE, dan pembicaraan dari Kepolisian dan dari TNI. Dalam menyampaikan materi Tantangan Pemilu 2024, POLISI DAN TNI mengingatkan potensi politisasi sara, Serta harus bijak dalam bermedia sosial, jangan cepat percaya dengan berita hoax.***