Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Gubri Rapat Pengendalian Inflasi di Riau

PEKANBARU (PelalawanPos.co) - Presiden RI, Joko Widodo  pada Kamis (29/9/22) kemarin mengumpulkan para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah se Indonesia, agar melakukan upaya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem dan realisasi aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar langsung mengadakan rapat bersama Forkopimda Riau, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, serta organisasi terkait lainnya. Berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (30/9/22).

Dalam rapat tersebut, Gubri menyampaikan bahwa arahan Presiden ini agar segera dilaksanakan di Provinsi Riau. Menurutnya, kerja sama semua pihak sangat diperlukan dalam upaya pengendalian inflasi daerah terkait bahan pangan dan transportasi barang di Provinsi Riau dan menangani permasalahan lainnya.

"Setelah mendapatkan arahan Presiden  kita langsung menindaklanjuti pertemuan kemarin, sesuai arahan Presiden yang pertama dalam rangka untuk menghadapi kenaikan harga barang," ujarnya.

Gubri menerangkan, diketahui bahwa saat ini harga barang kebutuhan pokok sudah mulai naik, terutama beras.

Bahkan terangnya, informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, saat ini yang tinggi pengaruhnya terhadap inflasi di Riau adalah beras.

"Karena itulah beras ini perlu kita kendalikan harganya," ungkapnya.

Syamsuar menyebutkan, untuk mengantisipasi melonjaknya harga beras di Riau, ia meminta kepala dinas terkait termasuk Bulog agar bisa mengawasi adanya kelangkaan dan agar mengupayakan harganya tidak terlalu tinggi.

Menurutnya, supaya tidak terjadi kenaikan harga bahan pokok itu, Pemprov Riau bisa melakukan intervensi dengan dukungan dana transportasi dari pemerintah daerah sesuai dengan arahan Presiden.

"Ya kalau misalnya dari Sumbar di bawa ke sini (Riau) ongkos angkutnya berapa ditanggung pemerintah daerah, tapi kita harapkan beras dari Sumbar sampai di sini juga sama harganya seperti itu," ucapnya.

Mantan Bupati Siak ini menerangkan tadi juga mendapatkan masukan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda),  adanya kebijakan dukungan dana transportasi ini agar dapat diberitahukan kepada para pedagang.

Sehingga pedagang bisa menjual beras dengan harga yang sama dan tentunya tidak terjadi lonjakan harga di masyarakat.

"Saya sampaikan ke kepala dinas kita agar mereka bekerja sama dengan kepala dinas di kota, agar ini betul-betul dalam kendali sehingga tidak terjadi kenaikan di luar kendali," lanjutnya.

"Penjelasan Bulog, masyarakat banyak mengonsumsi beras premium di Riau ini. Tapi yang disediakan Bulog itu medium. Bulog hanya bisa mengintervensi beras medium, makanya bisa dibantu transportasinya dari mana asal beras tersebut," tutupnya.**