Massa Segel Alat Berat PT TUM, GEMPPAR dan APKK Desak BPN Riau Cabut HGU

PelalawanPos.co- Puluhan masa Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Kuala Kampar (GEMMPAR) dan ratusan pengunjuk rasa dari Aliansi Petani Kuala Kampar (APKK) secara serentak menggelar aksi unjuk rasa mendesak BPN Provinsi Riau agar segera mengevaluasi serta mencabut HGU PT Triseya Usaha Mandiri (TUM) karena wilayah pengoperasiannya pada lahan gambut.

Tak hanya itu, puluhan masa berhasil menyita kunci alat berat milik PT. TUM di Desa Teluk, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan serentak di dua titik yang berbeda yakni Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Kuala Kampar (GEMMPAR) dilaksanakana di depan kantor BPN Provinsi Riau Jalan Pepaya Kota Pekanbaru.

Sementara Aliansi Petani Kuala Kampar (APKK) melakukan unjuk rasa di areal operasi PT TUM di Desa Teluk Kecamatan Kuala Kampar.

Koordinator Lapangan Radi Sufirman dalam oransinya menyampaikan ada beberapa poin tuntutan GEMMPAR yang ditujukan kepada BPN Provinsi Riau sebagai berikut ;

1. Cabut dan batalkan Hak Guna Usaha Nomor 00146 dan Nomor 00147 seluas 6500 Ha tertanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Hak Nomor 103/HGU/ Kem- ATR/ BPN 2017 berlokasi di Pulau Mendol atas nama PT.TRISETIA USAHA MANDIRI, segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya!!!

2. Segera tindak lanjuti surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.522/DPM PTSP/2020/401 TENTANG PENCABUTAN IUP-B PT.TRISETIA USAHA MANDRI

3.Segera tindak lanjuti Surat Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan tertanggal 31 Agustus 2020.tentang usulan pencabutan Hak Guna Usaha milik PT.TRISETIA USAHA MANDIRI.

4. Segera dengan tegas memerintahkan PT.TRI SETIA USAHA MANDIRI untuk menghentikan segala kegiatan atas lahan yang menjadi objek Hak Guna Usaha Nomor 00146 dan 00147 yang berlokasi di Pulau Mendol.

"Apa bila dalam waktu 7X24 jam tuntutan kami tidak diakomodir dengan serius dan sungguh sungguh oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau kami atas nama Gerakan Masyarakat dan mahasiswa Kuala Kampar. Maka GEMMPAR akan melakukan aksi dengan masa yang akan jauh lebih besar serta melaporkan permasalahan ini kepada Yth Presiden Republik Indonesia, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, serta membuat laporan dugaan tindak pidana mafia tanah pada satgas mafia tanah baik Mabes Kepolisian RI maupun Kepada Jaksa Agung RI," jelas Radi ketika menyampaikan orasinya, Selasa (27/07/2022).

Aksi unjuk rasa GEMMPAR juga sempat bersitegang dan terjadi dorong-dorongan bersama aparat kepolisian serta masa sempat menggoyang pagar kantor BPN Provinsi Riau dikarenakan kepala BPN Provinsi Riau tidak bisa hadir dihadapan pengunjuk rasa.

Menanggapi tuntutan aksi unjuk rasa oleh GEMMPAR perwakilan BPN Provinsi Riau melalui Kepala Tata Usaha Sutrilwan, SH, MH menerangkan BPN Provinsi Riau telah memberi peringatan kepada PT. TUM terkait HGU miliknya.

"Kami sudah memberi surat peringatan kepada PT TUM terkait lahan HGU miliknya, artinya kalau mereka tidak mempunyai Izin Perkebunan Budidaya (IUP-B) artinya BPN akan mengevaluasi HGU PT. TUM, Insya Allah minggu depan BPN akan turun kelokasi lahan PT TUM di Kuala Kampar," terangnya.

Sementara itu, ditempat yang berbeda Koordinator Lapangan Aliansi Petani Kuala Kampar (APKK), Supiono menyampaikan orasinya di areal operasi PT. TUM guna menyampaikan sejumlah tuntutan dan berhasil menyita kunci alat berat milik PT. TUM.

"Tuntutan kami sama dengan tuntutan GEMMPAR sampaikan kepada BPN Provinsi Riau, tetapi disini kami berhasil menyita kunci dan menyegel ketiga alat berat milik PT. TUM dan di serahkan kepada Polsek Kuala Kampar. GEMMPAR dan APKK selanjutnya akan membuat laporan dugaan tindak pidana mafia tanah pada satgas mafia tanah baik Mabes Kepolisian RI maupun Kepada Jaksa Agung RI, disisi lain secara keseluruhan masyarakat Kuala Kampar secara tegas menolak keberadaan PT. TUM di Pulau Mendol Kuala Kampar," tegasnya.***