KMPKS Apresiasi Instruksi Prabowo Soal Karhutla, Minta Korporasi yang Lalai Ditindak Tegas

PEKANBARU (PelalawanPos.co)– Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto ke tanah Melayu, Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendapat perhatian dari Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS).

KMPKS berharap kehadiran Presiden Prabowo membawa gebrakan baru dalam penanganan Karhutla yang setiap tahun kembali menjadi persoalan serius saat musim kemarau. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan dengan adanya cuaca panas berkepanjangan dan ancaman El Niño.

Dalam rapat penanganan Karhutla yang digelar di Pekanbaru, Senin (24/8/2026), Presiden Prabowo secara tegas menginstruksikan jajaran terkait, mulai dari Panglima TNI, Kapolri hingga BNPB, untuk memberikan perhatian terhadap data korporasi atau perusahaan yang diduga lalai maupun sengaja melakukan pembakaran lahan hingga menyebabkan meluasnya Karhutla.

Ketua Umum KMPKS Agung Maulana mengapresiasi langkah Presiden tersebut. Menurutnya, instruksi itu merupakan bentuk keberpihakan terhadap upaya menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat.

“Kebijakan Presiden tersebut sangat kita apresiasi. Namun, kita tetap minta pembuktian pihak terkait di lapangan. Sebab, nyatanya hari ini ada dugaan konsesi korporasi HGU sawit dan HTI eukaliptus yang luas mengalami Karhutla. Kita minta keberanian Gakkum dan APH segera menindaklanjuti,” tegas Agung.

Agung mengungkapkan, berdasarkan data Litbang KMPKS, ribuan hektare lahan di sejumlah kabupaten/kota di Riau terdampak Karhutla. Namun, pihaknya mengaku belum memperoleh informasi mengenai adanya penyegelan terhadap konsesi HGU maupun HTI yang diduga terdampak kebakaran oleh aparat penegak hukum maupun penegak hukum lingkungan.

“Kedepan kita lihat bersama bagaimana penyelesaian akhir penyebab Karhutla di Riau ini. Apakah banyak pelaku usaha atau korporasi perkebunan dan HTI, atau malah sebaliknya,” ujarnya.

Selain persoalan penindakan terhadap korporasi, KMPKS juga menyoroti wacana pemberian kenaikan pangkat kepada jajaran petinggi TNI/Polri dalam penanganan Karhutla.

Agung menilai penghargaan tersebut seharusnya memiliki indikator yang jelas dan mempertimbangkan kepuasan masyarakat serta pengorbanan petugas yang berada langsung di lapangan.

“Kami menilai pernyataan kenaikan pangkat tersebut harus ada indikator yang memenuhi kriteria kepuasan masyarakat. Sebab masyarakat terdampak tiap musim kemarau akibat Karhutla ini,” tegasnya.

Meski demikian, KMPKS tidak menampik pentingnya memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang benar-benar berada di garis depan dalam menghadapi Karhutla, terutama relawan dan petugas gabungan.

Menurut Agung, apresiasi kepada mereka yang berjibaku memadamkan api jauh lebih tepat sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Jika hadiah diberikan kepada yang memang berjuang seperti relawan dan petugas gabungan garda terdepan, kita lebih apresiasi hal itu. Jika perlu, korporasi pemilik lahan bertanggung jawab atas semua hadiah yang akan diberikan pemerintah nantinya,” katanya.

Ia menambahkan, tidak sedikit relawan maupun petugas yang mempertaruhkan keselamatan saat berupaya memadamkan titik api.

“Karena kami menilai tidak sedikit korban dari warga, relawan dan petugas yang memang sukarela demi menjaga lingkungan sehat ini,” pungkas Agung.

KMPKS berharap instruksi Presiden Prabowo tidak berhenti pada rapat dan pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penindakan tegas, transparan dan terukur terhadap pihak yang terbukti menjadi penyebab Karhutla.***