Meledak, Peserta Riau Edutech Campus Summit 2025 Penuhi Gelanggang Remaja
Panwascam Pangakalan Kerinci Tertibkan Ratusan APK
Suami Selingkuh, Istri ASN Diskop Pekanbaru Ini Lapor ke BKPSDM
Abdul Wahid Desak Pemerintah Koreksi Kebijakan Larangan Export CPO

JAKARTA (PelalawanPos) - Buntut dari larangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) 28 April 2022 yang lalu, harga TBS kelapa sawit turun drastis. parahnya lagi ada beberapa perusahaan yang tidak menerima TBS dari kebun masyarakat, mereka hanyak mengelola dari hasil kebun sendiri.
Anggota DPR RI H. Abdul Wahid saat diminta tanggapan melalui pesan wathsapp, sabtu (14/5/22) juga membenarkan, ia mengaku juga banyak mendapat keluhan dari para petani dan pengurus KUD
"Benar, kondisinya semakin mengkhawatirkan, di Riau saya mendapat pengaduan, banyak koprasi dan pengepol berhenti mengambil TBS petani, dikarenakan pabrik tidak membeli" ungkap Wahid
Anggota DPR RI Asal Riau ini menduga ini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang enspor Crude Palm Oil (CPO)..
"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi, bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli TBS masyarakat" lanjut wahid
dikatakan wahid lagi, Pemerintah semesti nya menawarkan solusi bagi petani Sawit yang terdapat atas kebijakan larangan eksport, walau dengan dalih menjaga pasokan bahan baku minyak goreng.
"ini seperti anomali, disatu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng, disisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi" tegas politis PKB ini
Anggota DPR RI asal riau ini meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yg berdampat terhadap nasib jutaan petani sawit, maksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domistik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO),
" Harus cabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DM atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus" pinta wakil ketua baleg DPR RI ini
Abdul Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.
"Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas, jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani" tutup wahid (Rls)
Tuntaskan Retret di Akmil Magelang, Sore Ini Bupati Zukri Mendarat di SSQ Tanpa Penyambutan
Magelang (PelalawanPos.co) -Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokr.
Sampaikan Duka Mendalam Tragedi di Sungai Segati, Bupati H Zukri SM: Do'akan Dan Korban yang Hilang Cepat Ditemukan
Jakarta (PelalawanPos.co)-Tragedi yang terjadi di Sungai Segati, Keca.
Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun: Tim Komunikasi Presiden Harus Lebih Sigap
Jakarta (PelalawanPos.co)-Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, men.
Buka Pendaftaran Perpanjangan Kartu PWI, Dheni Kurnia: Kita Fokus Program Organisasi
PEKANBARU (PelalawanPos.co)-Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Persatuan War.
Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Terpilih Dilantik, Ketua APDESI Ucapkan Selamat dan Siap Berkolaborasi
Jakarta (PelalawanPos.co)-Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik.