Perumda Tuah Sekata Buka Suara Soal Demo PNBMR, Tegaskan Tunggakan Usaha Bukan Penyimpangan Keuangan

Pangkalan Kerinci (PelalawanPos) – Manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan akhirnya angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan Perisai Negeri Bumi Melayu Riau (PNBMR) yang mempertanyakan kewajiban perusahaan kepada PT Riau Prima Energi (RPE), termasuk isu tunggakan pembayaran listrik yang sebelumnya mencuat ke publik.

Melalui hak jawab dan klarifikasi resmi, manajemen Perumda Tuah Sekata menegaskan bahwa adanya kewajiban atau utang usaha tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai bentuk penyimpangan keuangan ataupun tindak pidana.

Direktur Utama Perumda Tuah Sekata, dr. Denny Gunawan, menegaskan perusahaan menghormati hak setiap warga negara maupun organisasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

"Kami menghormati kebebasan menyampaikan pendapat. Namun setiap informasi yang berkembang di ruang publik hendaknya tetap mengedepankan objektivitas, data yang valid, serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar manajemen dalam keterangan resminya.

Menurut Perumda, hubungan kerja sama antara perusahaan dengan mitra usaha merupakan hubungan bisnis keperdataan yang memiliki mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen menegaskan bahwa keberadaan kewajiban usaha kepada mitra tidak dapat langsung diartikan sebagai adanya penggelapan, penyimpangan keuangan, ataupun tindak pidana tanpa adanya hasil audit dan pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.

"Penilaian terkait adanya dugaan penyimpangan hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil audit resmi dan pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan," tegasnya.

Perumda juga menepis berbagai spekulasi yang berkembang terkait pengelolaan dana pelanggan maupun pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai penggunaan keuangan perusahaan.

Menurut manajemen, seluruh aktivitas keuangan perusahaan dilaksanakan melalui mekanisme administrasi, pengawasan internal, serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Perumda Tuah Sekata menyatakan selalu terbuka terhadap proses pengawasan yang dilakukan auditor internal, auditor eksternal, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Manajemen juga mengimbau seluruh pihak agar tidak membangun opini berdasarkan asumsi atau dugaan yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta berpotensi merugikan nama baik perusahaan dan karyawan.

"Kami percaya transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian persoalan berdasarkan data serta proses hukum merupakan langkah terbaik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan daerah milik Kabupaten Pelalawan ini," demikian pernyataan resmi manajemen.

Perumda Tuah Sekata berharap seluruh pihak dapat mengedepankan fakta, data, dan hasil pemeriksaan resmi dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.***