PELALAWAN (PelalawanPos)– Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Pelalawan, Guna Damanik, menyatakan bahwa kekhawatiran terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya telah muncul sejak program tersebut mulai dijalankan.
Menurutnya, program yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia itu merupakan langkah strategis dan patut didukung. Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan.
"Kami sejak awal sepakat dengan gagasan MBG sebagai investasi bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun sejak program ini bergulir, kami juga menyimpan kekhawatiran bahwa pengawasan yang tidak optimal dapat membuka celah bagi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran," ujar Guna Damanik.
Ia mengatakan, kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah muncul berbagai pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang mengungkap adanya laporan dugaan mark up harga bahan baku oleh sejumlah mitra Program MBG di beberapa daerah.
Menurut Guna, informasi tersebut menjadi peringatan serius bahwa sistem pengawasan harus segera diperkuat agar tujuan utama program tidak tercoreng oleh ulah oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi.
"Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia justru dirusak oleh praktik-praktik yang merugikan negara. Jika benar ada penyimpangan, maka harus diusut secara transparan dan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
KAMMI Pelalawan juga mendorong pemerintah, Badan Gizi Nasional, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, mulai dari proses pengadaan bahan baku, penetapan harga, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Selain itu, Guna mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran.
"Kami ingin Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat adalah kunci agar program ini berjalan sesuai tujuan dan tidak menjadi ruang bagi praktik korupsi," pungkasnya.***