Mahasiswa KKN UMRI Dipulangkan dari Desa Sialang Sakti, Soroti Penolakan Program hingga Dugaan Pungutan Rp300 Ribu

Siak (PelalawanPos.co)– Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) di Desa Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, menjadi sorotan. Dua kelompok KKN, yakni Kelompok 14 dan Kelompok 17, resmi dipulangkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UMRI setelah menjalankan pengabdian selama kurang lebih satu minggu.

Menurut keterangan sejumlah mahasiswa, sejak hari pertama pelaksanaan KKN telah muncul berbagai persoalan yang dinilai menghambat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mereka mengaku saat tiba di Desa Sialang Sakti pada 27 Juli 2026, seorang pria berinisial M menyampaikan bahwa desa tersebut tidak membutuhkan mahasiswa KKN karena dianggap sudah menjadi desa yang maju.

Pernyataan tersebut, menurut mahasiswa, menimbulkan tanda tanya karena program KKN merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan membangun sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat.

Mahasiswa juga menyebut sejumlah program kerja yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh pihak desa. Mereka mengaku penolakan tersebut tidak disertai penjelasan yang dianggap memadai, sehingga berbagai program yang dirancang untuk masyarakat tidak dapat direalisasikan.

Selain itu, mahasiswa mengungkapkan adanya dugaan permintaan pungutan sebesar Rp300.000 per mahasiswa di luar anggaran resmi program kerja kelompok. Menurut pengakuan mahasiswa, pungutan tersebut disebut-sebut akan membuat nilai KKN mereka "aman". Dugaan tersebut, menurut mahasiswa, perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak terkait agar diketahui dasar serta mekanisme pungutan tersebut.

Salah seorang mahasiswa mengaku ruang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat selama berada di desa sangat terbatas.

"Kami datang untuk mengabdi bukan hanya kepada pemerintah desa, tetapi juga kepada masyarakat. Namun selama satu minggu ini kami merasa lebih banyak mengabdi kepada perangkat desa dibandingkan kepada masyarakat secara langsung. Beberapa program kerja yang telah kami siapkan juga ditolak tanpa penjelasan yang menurut kami memadai. Padahal program-program tersebut disusun untuk memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ketua salah satu kelompok KKN berinisial RF menegaskan bahwa pemulangan mahasiswa bukan disebabkan oleh tindakan indisipliner ataupun pelanggaran yang dilakukan peserta KKN.

"Kami ingin meluruskan bahwa kami dipulangkan bukan karena mahasiswa membuat masalah. Sepanjang pelaksanaan KKN, kami menjalankan tugas pengabdian sesuai dengan pedoman yang berlaku. Apa yang kami sampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang kami temui di lapangan. Kritik dan masukan yang kami berikan bertujuan agar pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi desa," katanya.

RF berharap persoalan tersebut tidak dipandang sebagai konflik antara mahasiswa dan pemerintah desa, melainkan menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola dan komunikasi dalam pelaksanaan KKN.

"Mahasiswa hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengabdi dan berkolaborasi. Jika terdapat kritik dan masukan, itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai insan akademik. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Siak melakukan evaluasi secara objektif agar setiap desa yang menjadi lokasi KKN benar-benar membuka ruang kolaborasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sebab, ukuran kemajuan desa bukan hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keterbukaan terhadap gagasan, kemitraan, dan semangat membangun bersama," tuturnya.

Dalam perkembangan terbaru, seorang mahasiswa berinisial Z mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah warga setempat untuk memastikan identitas pihak yang sebelumnya menyampaikan pernyataan kepada mahasiswa. Berdasarkan informasi yang diterimanya, M diduga bukan merupakan perangkat Desa Sialang Sakti, melainkan seorang pegawai dari salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang sedang bertugas atau ditempatkan di desa tersebut.

Informasi tersebut, menurut mahasiswa, memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan dalam menyampaikan sikap maupun kebijakan terkait pelaksanaan KKN. Karena itu, mahasiswa meminta Pemerintah Desa Sialang Sakti serta instansi terkait memberikan penjelasan resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memastikan seluruh proses koordinasi KKN dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Desa Sialang Sakti, pihak yang disebut berinisial M, maupun Pemerintah Kabupaten Siak terkait berbagai pernyataan dan dugaan yang disampaikan mahasiswa.

Mahasiswa berharap seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga berharap adanya dialog antara Pemerintah Desa Sialang Sakti, Pemerintah Kabupaten Siak, Universitas Muhammadiyah Riau, dan mahasiswa agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan KKN di masa mendatang.***