Rakor Darurat BBM, Bupati Zukri Minta Distribusi Dipercepat dan SPBU Tertib

Pelalawan (PelalawanPos)– Pemerintah Kabupaten Pelalawan bergerak cepat menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati, Senin (4/5/2026), berbagai pihak lintas sektor duduk bersama mencari solusi konkret agar krisis tidak berlarut-larut.

Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri dan dihadiri Ketua DPRD Syafrizal, Kajari Pelalawan Eka Nugraha, unsur TNI-Polri, perwakilan BPH Migas dan Pertamina, jajaran OPD, hingga pengelola SPBU se-Kabupaten Pelalawan.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa persoalan BBM bukan sekadar isu distribusi, tetapi menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Ia meminta semua pihak menjadikan penanganan kelangkaan sebagai prioritas utama.

“Yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sehingga mereka bisa beraktivitas tanpa terganggu persoalan BBM,” tegasnya.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama Kapolres dan Wakil Ketua DPRD, ditemukan sejumlah penyebab antrean panjang di SPBU. Mulai dari keterlambatan pasokan, lonjakan konsumsi akibat peralihan dari BBM non-subsidi ke subsidi, hingga tidak beroperasinya penyalur BBM eceran di desa.

“Ketika penyalur di desa tidak ada, masyarakat terpaksa datang ke SPBU. Ini yang membuat antrean semakin panjang,” jelas Zukri.

Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan SPBU di wilayah Segati, Kecamatan Langgam, yang sempat tidak beroperasi akibat kendala hukum. Ia menegaskan proses hukum harus tetap berjalan, namun pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti.

“Jangan sampai masyarakat jadi korban. Di Langgam hanya ada satu SPBU yang melayani sekitar 20 ribu kepala keluarga,” ujarnya.

Kondisi lebih menantang terjadi di Kecamatan Kuala Kampar, di mana warga harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melalui jalur air, untuk mendapatkan BBM. Pemerintah daerah pun mendorong solusi khusus, termasuk penambahan kuota dan penyalur resmi di tingkat desa.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Pelalawan akan merekomendasikan pembentukan sub-penyalur resmi di desa-desa serta mengusulkan penambahan SPBU kompak di wilayah yang membutuhkan.

Sementara itu, perwakilan Pertamina, Riza, mengungkapkan bahwa lonjakan permintaan BBM terjadi sejak 18 April 2026. Hal ini dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang berdampak pada peralihan konsumsi ke BBM subsidi.

“Permintaan Pertalite dan Biosolar meningkat signifikan, sehingga stok lebih cepat habis,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina telah menambah pasokan BBM subsidi hingga 20 persen serta mempercepat operasional depot pengisian dari pukul 07.00 menjadi 04.30 WIB.

Menutup rakor, Bupati kembali mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar mematuhi aturan dan tidak melakukan praktik curang seperti penimbunan atau penyaluran tidak tepat sasaran.

“Saya minta semua SPBU tertib dan tidak bermain. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Pengawasan akan terus kami perketat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan memastikan akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina guna menjamin distribusi BBM berjalan lancar dan merata, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal tanpa dihantui antrean panjang.***