Ketum KMPKS Desak Presiden Prabowo Tetapkan Sumatra sebagai Daerah Bencana Nasional

Sumatra (PelalawanPos)— Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS), Agung Maulana, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menetapkan wilayah Sumatra sebagai daerah berstatus bencana nasional. Desakan ini disampaikan menyusul serangkaian bencana alam yang melanda sejumlah provinsi di Sumatra sejak 26 hingga 29 November 2025.

Menurut Agung, kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Banjir bandang, tanah longsor, serta angin badai terjadi secara beruntun dan menyebabkan dampak luas di berbagai wilayah, terutama di Provinsi Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara.

“Melihat skala bencana dan banyaknya korban serta kerusakan, Sumatra sudah layak ditetapkan sebagai wilayah dengan status bencana nasional,” tegas Agung Maulana, Senin(1/12/2025). 

Di Sumatra Barat, sejumlah daerah seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, dan Kota Bukittinggi mengalami kerusakan parah. Banyak akses jalan terputus akibat longsor dan banjir bandang, sehingga menghambat evakuasi maupun distribusi bantuan.

Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah Aceh dan Sumatra Utara yang mengalami bencana susulan dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta warga yang masih terisolasi.

“Tim di lapangan menghadapi kesulitan dalam menjangkau lokasi karena akses darat rusak berat. Banyak warga masih terjebak dan belum dievakuasi,” ungkap Agung.

Bantuan Terhambat, Warga Kesulitan Komunikasi

Selain jalan terputus, akses jaringan komunikasi juga banyak yang lumpuh. Kondisi ini membuat masyarakat sulit menghubungi keluarga maupun melaporkan situasi kepada pihak berwenang.

Bantuan logistik pun belum merata karena hambatan distribusi. “Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, terutama makanan dan kebutuhan dasar. Ini situasi yang darurat,” kata Agung.

Untuk itu, Agung Maulana meminta pemerintah pusat segera turun tangan secara maksimal dengan menetapkan status bencana nasional. Ia juga meminta pendirian posko darurat di setiap wilayah terdampak serta pembangunan tenda-tenda pengungsian untuk menampung warga.

“Kami mendesak pemerintah mempercepat pendirian dapur logistik di berbagai titik agar tidak terjadi kelaparan di tengah situasi bencana,” tambahnya.

Agung menegaskan bahwa tindakan cepat pemerintah akan sangat menentukan penyelamatan warga, percepatan penanganan darurat, serta pemulihan infrastruktur yang rusak.

“Kami berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis demi keselamatan masyarakat Sumatra,” tutupnya.***