Biang Kerusakan Hutan Konservasi, KAMMI Desak Satgas PKH Tindak Tegas PT PSJ Tadah TBS Ilegal Dari TNTN

PELALAWAN (PelalawanPos.co) - Ketua Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Wahyu Widodo, melontarkan kritik keras terhadap aktivitas ilegal yang diduga melibatkan perusahaan besar seperti PT PSJ dalam pusaran peredaran Tandan Buah Segar (TBS) sawit ilegal yang berasal dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

“Kami mendesak Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan (PKH) untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum Direktur PT PSJ dan manajemen yang bertanggungjawab karena turut memberikan kemudahan fasilitas jalan poros bagi aktivitas ilegal tersebut,” tegas Wahyu. 

Dosa atas rusaknya ekosistem TNTN disebabkan menjadi pemeran utama karena menampung produksi sawit para perambah hutan konservasi telah dilakukan secara massif, dan berlangsung sangat lama.

"Karena ada penadah (PSJ red) membuat rantai simbiosis mutualisme rusaknya hutan TNTN berlangsung lestari. Itu karena peran PJS mengakomodir penjualan sawit dari kawasan ilegal," tandasnya

RAPP disebutkan Wahyu juga memiliki peran vital memuluskan mata rantai keluarnya buah buah penghasil CPO dari kawasan TNTN menuju pabrik pengolahan CPO di PSJ dengan memfasilitasi transportasi darat via jalan koridor RAPP. Truk truk pengangkut TBS dari TNTN leluasa melintasi ampang ampang RAPP.

“Satgas PKH diminta bertindaklah tegas terhadap corporate yang memiliki peran atas rusaknya hutan negara. aparat penegak hukum tak boleh tutup mata,” ujar Wahyu. 

Saat ini, Satgas PKH sangat gencar melakukan upaya penertiban terhadap aktivitas ilegal di kawasan TNTN, sayangnya satgas yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Prabowo itu baru menyasar pelaku kecil setingkat Batin saja, sedangkan aktor besar di balik rusaknya hutan konservasi TNTN belum tersentuh okeh Satgas PKH, salahsatunya peran PSJ dan RAPP yang menjadi rantai teratas dalam ekosistem peredaran TBS ilegal dari TNTN.

"Jika Satgas PKH dan aparat penegak hukum tidak segera menindak, maka ini menjadi bukti nyata adanya pembiaran sistematis terhadap kejahatan lingkungan, serta dugaan kongkalikong antara pemilik modal dan oknum berkuasa,"pungkas Wahyu. 

Sebelumnya saat penyegelang plang penguasaan hutan TNTN oleh Satgas PKH, Ketua pelaksana I Februansyah menyebutkan bahwa Satgas PKH akan meminta pertanggungjawaban pihak pihak yang menjadi penyebab rusaknya hutan TNTN, salah satunya pabrik pabrik yang menerima TBS dari kawasan TNTN.

"Nanti ku telusuri kemana TBS itu dibawa, yang menerima sawit dari TNTN nanti akan kita selidiki," Jampidsus Kejagung ini waktu itu. (Tim)