Satu Bulan Jelang Pemilu, MAPPILU: Bawaslu Jangan Ragu Tiup Peluit Pelanggaran !!!

Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co)-Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan merayakan pesta demokrasi pemilu 2024. Semakin dekat dengan hari H maka akan semakin gencar oknum oknum untuk melakukan pelanggaran pemilu 2024.

Berbagai pelanggaran pemilu sering dilakukan oleh oknum-oknum berkepentingan, Antara lain : memasang APK di tempat yang dilarang, kegiatan bagi bagi uang (money politik) hingga ketidaknetralan ASN.

Koordinator Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemilu (MAPPILU) Raihan Afrinal Dumaianta Menyampaikan masih banyak menjumpai pelanggaran yang dilakukan oknum caleg yang belum ditindak oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Salah satunya pemasangan APK di tempat yang dilarang.

"Kita masih melihat adanya APK yang dipasang tidak sesuai dengan arahan dari KPU akan tetapi belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Sedangkan untuk letak pemasangan APK itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur penempatan atau penempelan APK," Ucap Raihan (11/1/2024).

Bukan hanya terkait menindaklanjuti pemasangan APK yang tidak sesuai arahan KPU, Raihan juga menyampaikan agar Bawaslu memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh Timses Capres dan Cawapres serta Caleg-Caleg yang ikut berkontestasi dalam pemilu tahun 2024.

Untuk money politik sendiri Raihan mengingatkan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan agar lebih peka terhadap gerak gerik oknum berkepentingan. Terlebih Kabupaten Pelalawan sedang terkena musibah banjir. Sehingga akan membuka celah oknum oknum tersebut melakukan kegiatan money politik.

"Dalam sebuah kontestasi tentu berbagai pihak akan mencari momen untuk dapat meraup suara lebih, bahkan musibah sekalipun. Kita tentu sangat berduka atas apa yang telah terjadi kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Pelalawan. Jadi jangan sampai musibah yang kita rasakan ini menjadi celah oleh oknum-oknum berkepentingan untuk melakukan kegiatan money politik dengan iming-iming "bantuan". Disinilah peran dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan agar lebih peka terhadap gerak gerik oknum-oknum tersebut," ungkap Demisioner Presiden Mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I) tersebut.

Raihan juga menyampaikan Netralitas ASN perlu diawasi menjelang waktu-waktu krusial pemilu tahun 2024. Hal ini dikarenakan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN. Menurut laporan Bawaslu Provinsi Riau, dalam pilkada 2020 total pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu sebanyak 105 pelanggaran dan dari 105 pelanggaran tersebut kasus pelanggaran ASN menjadi yang teratas (Sumber: https://www.oketimes.com/news/28466/selama-kampanye-bawaslu-riau-proses-105-pelanggaran.html).

"ASN tentu harus selalu dipantau dan diingatkan terkait netralitasnya, karena ASN memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi tindakan nyata. Dalam konteks pemilu, mereka harus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan terkait pemilu berlangsung secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Pilkada Kabupaten Pelalawan 2020 lalu, MAPPILU juga melaporkan beberapa kasus ketidaknetralan oknum ASN yang ada di Kabupaten Pelalawan" papar Raihan

Maka dari itu Raihan mengatakan perlunya pengawasan ekstra dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran pemilu 2024, terlebih ini adalah kontestasi pemilihan pertama Bawaslu dibawah kepemimpinan Adrizal S.Sos.

"Tentu dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini akan sangat gencar terjadinya pelanggaran - pelanggaran pemilu tersebut. Kita berharap Bawaslu dibawah naungan bang Adrizal S.Sos dapat secara optimal untuk mengawasi jalannya masa-masa kampanye hingga hari H nanti dan tidak ragu untuk meniup peluit tanda pelanggaran," Ucap Raihan.

Raihan menyampaikan MAPPILU akan terus mengawal seluruh proses kampanye hingga pesta demokrasi ini selesai.

"Kita akan tetap mengawal seluruh rangkaian kampanye pemilu 2024. Bukan hanya gerakan dari timses capres dan cawapres hingga caleg, kami juga akan mengawasi penyelenggara pemilu yakni KPU dan BAWASLU Kabupaten Pelalawan agar tetap berjalan pada porosnya dan tidak ada celah untuk melakukan cawe-cawe," tutup Raihan dengan tegas.***