Gaduh Gaduh Bukti Bayar PBB, BPKAD Pelalawan : Boleh Pakai Surat Pernyataan

PANGKALAN KERINCI (PelalawanPos) - Terkait aturan pencairan gaji dan tunjangan anggota DPRD, ASN dan honorer di lingkungan Pemkab Pelalawan yang harus melampirkan bukti bayar PBB sempat membuat suasana hati para abdi negara yang tidak memiliki aset menjadi tidak nyaman.

Apalagi kebijakan yang sebelumnya difahami oleh ASN dan honorer yang suami istri bekerja di lingkungan Pemkab Pelalawan harus menyertakan bukti bayar PBB yang berbeda akan pencairan gaji dan tunjangan dapat di proses.

Menanggapi kegaduhan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Davidson SH MH melalui sekretaris Badan Hanafie M.Si mengklarifikasi berita yang berkembang di masyarakat saat ini. Ditegaskannya bahwa tidak ada lagi syarat yang mewajibkan suami istri yang memiliki satu kewajiban PBB melampirkan dua bukti yang yang berbeda. Satu Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dipakai oleh suami, dan sang istri cukup melampirkan surat pernyataan tidak memiliki aset lain.

"Jadi suami istri yang ASN atau honorer tidak harus melampirkan dua bukti yang berbeda, cukup satu saja, dan satunya dengan surat pernyataan. sudah tidak ada masalah, sudah disampaikan ke bendahara masing masing OPD," kata Hanafie, Kamis (2/6/2021).

Dengan adanya keputusan tersebut, diharapkan Senin depan OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan sudah bisa mengajukan pencairan gaji dan tunjangan.

"Senin depan sudah bisa ajukan pencairan gaji dengan syarat surat pernyataan tersebut," tambahnya

Dalam surat pernyataan tidak memiliki aset lain, Hanafie menegaskan tidak ada kebijakan mempersulit ASN dan honorer untuk mendapatkan hak nya atas gaji dan tunjangan.

"Tidak pakai materai, tidak pakai tanda tangan RT atau lurah, hanya selembar kertas saja, kita proses," janji Hanafie mengakhiri (Redaksi)