Pekanbaru (PelalawanPos.co)-Ratusan mahasiswa Univeristas Riau (UNRI) gelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Jumat (21/3/2025). Hal ini dinilai pendemo bahwa pemerintah daerah dinilai tidak responsif terhadap tuntutan mahasiswa.
Pada aksi itu massa demontrasi menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap pimpinan daerah yang tidak bersedia menemui langsung para pengunjuk rasa.
“Aksi ini merupakan bentuk pernyataan bahwa kita tidak akan diam dan akan terus bergerak untuk menghentikan kezaliman pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat,” ucap Presiden Mahasiswa (Presma) UNRI, Ego Prayoga dalam orasinya.
Sambung Presma Ego, menurutnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini dinilai hanya mengutamakan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan rakyat. Hal ini diperburuk dengan sikap yang dianggap arogan dari pimpinan daerah yang enggan bertemu langsung dengan para mahasiswa, dan hanya mengutus perwakilan yang tidak jelas asal-usulnya.
Selain itu, Presma Ego mencatat adanya kejanggalan dalam proses demo, seperti kehadiran anggota DPRD yang tiba-tiba muncul padahal biasanya sulit ditemui.
“Biasanya mereka sulit ditemui, tetapi kali ini kami justru langsung dihadapkan pada anggota, bukan ketuanya,” tegas Ego Prayoga.
Lanjut Ego, meski belum mencapai kemenangan, gerakan mahasiswa ini berjanji akan memperbaiki strategi ke depannya. Ia menegaskan tidak bisa berdiam diri karena khawatir terhadap nasib negara, masyarakat, dan mahasiswa dalam hal kebebasan berekspresi serta berpendapat.
Ditambahkan Presma Ego, para aktivis juga mengkritisi proses pembuatan kebijakan yang dinilai terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Ia mengklaim bahwa kebijakan tersebut hanya mengandalkan dukungan dari fraksi-fraksi tertentu, bahkan pembahasan kebijakan dilakukan secara tergesa-gesa hingga harus dilaksanakan di hotel.
“Hak-hak sebagai masyarakat sipil semakin terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang dibuat secara terburu-buru tanpa melibatkan rakyat,” pungkas Presma UNRI mengakhiri orasinya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dan kritik dari para mahasiswa tersebut.***