Meledak, Peserta Riau Edutech Campus Summit 2025 Penuhi Gelanggang Remaja
Panwascam Pangakalan Kerinci Tertibkan Ratusan APK
Suami Selingkuh, Istri ASN Diskop Pekanbaru Ini Lapor ke BKPSDM
Pinjol Ilegal Marak karena Kurangnya Alternatif Masyarakat Dapat Pinjaman Uang

PelalawanPo.co- Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno berpendapat kondisi kebutuhan masyarakat yang begitu besar dan tidak diimbangi dengan suplai ketersediaan dana telah menyebabkan biaya meminjam (borrowing costs) cenderung tinggi.
Berbagai layanan pinjaman online (pinjol) menjamur, termasuk yang ilegal. Apalagi, keadaan seperti itu juga diperparah dengan kurangnya alternatif bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi ke bawah, mendapatkan pinjaman uang.
“Masalah masyarakat kita itu selain terdampak kemiskinan tidak ada pula alternatif, maka kita perlu menyediakan alternatif itu,” ujar Hendrawan.
Lebih lanjut legislator dapil Jawa Tengah X itu melanjutkan, jika melihat problem pinjol ilegal dari perspektif suplai, maka salah satu solusinya ialah dengan memperbanyak suplai dana segar dengan menurunkan suku bunga pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas juga harus mampu berperan lebih dalam mengatasi problem pinjol ilegal di tengah masyarakat ini.
“Kenapa tidak OJK membuat unit pelayanan persis di tengah-tengah pasar,” sebut Hendrawan. Sehingga, para pedagang kecil dan masyarakat banyak dapat terbantu dengan informasi dari pengawas lembaga keuangan tersebut. Peran literasi dengan OJK turun langsung ke tengah masyarakat tersebut dinilai sangat diperlukan saat ini.
Menurut Hendrawan, OJK juga dapat lebih mendorong perannya mengingat regulasi yang mengatur wewenang dan kuasa lembaga itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam beleid itu OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh sektor keuangan termasuk lembaga pembiayaan seperti pinjol.
Hendrawan juga menilai, dalam situasi digitalisasi yang masif di tengah masyarakat saat ini menyebabkan berbagai kebutuhan hadir secara instan, begitupula terkait utang alias pinjaman.
Namun politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mewanti-wanti, dikala keinginan memperoleh pinjaman cepat tersebut juga hadir pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi digital agar juga cepat menjadi kaya.
“Jadi kewaspadaan juga harus dilakukan agar tidak menjadi korban kejahatan teknologi digital,” demikian Hendrawan.**
Senyum Nenek Penjual Nasi Pecel Keliling Terima Bantuan Sepeda dan Modal Usaha dari Baznas Pelalawan
Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co) -Namanya Nenek Sanatul Komariyah .
Pengecer Dilarang Jual Minyakita Diatas HET
PEKANBARU (Pelalawanpos) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kemb.
Camat Pelalawan Dampingi Baznas Salurkan Paket Sembako Kepada Warga Desa Sering di Jembatan
Pelalawan (PelalawanPos.co)-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupa.
Dukung Program Swasembada Pangan, Pemda Pelalawan Ikuti Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar
Bandar Seikijang (PelalawanPos.co)-Bupati Pelalawan diwakili Pj. Sekd.
Bantuan Banjir Dari EMP Bentu Limited, Anggota DPRD Pelalawan Apresiasi Cepat Tanggap Perusahaan
Langgam (PelalawanPos.co)-Camat Langgam Maskandar S.Pt mendistribusik.
Sepanjang Tahun 2024, Program Pelalawan Berkah Pemda Sudah Salurkan 3381 Paket Sembako
Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co) -Pemerintah Kabupaten Pelalawan m.