PILIHAN +INDEKS
Meledak, Peserta Riau Edutech Campus Summit 2025 Penuhi Gelanggang Remaja
Dibaca : 10098 Kali
Panwascam Pangakalan Kerinci Tertibkan Ratusan APK
Dibaca : 19877 Kali
Suami Selingkuh, Istri ASN Diskop Pekanbaru Ini Lapor ke BKPSDM
Dibaca : 24541 Kali
Iwan Sumule: Apa Kalian Percaya 812 Halaman Draf Omnibus Law Dibaca Jokowi?
PELALAWANPOS.COM-Keraguan bahwa Presiden Joko Widodo sudah membaca seluruh draf omnibus law UU Cipta Kerja mulai muncul dibenak publik.
Keraguan itu salah satunya disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
Keraguannya itu muncul lantaran Jokowi pernah menandatangani sebuah aturan yang belum dibaca.
Salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang diundangkan pada 23 Maret 2015 lalu.
Perpres ini kemudian dicabut setelah Presiden Jokowi mengakui bahwa naiknya tunjangan uang muka (down payment/DP) pembelian mobil pribadi bagi pejabat negara bukan kebijakan yang tepat.
Mantan walikota Solo itu kemudian menyalahkan para menteri karena kurang peka dan teliti dalam menyaring usulan kebijakan tersebut.
Dengan kata lain, kata Iwan Sumule, Jokowi tidak tahu tentang apa yang ditandatanganinya.
“Ingat Perpres Kenaikan DP Mobil Pejabat yg hanya beberapa lembar? I don’t read what I sign. Kemudian Perpres dicabut,” tanya Iwan Sumule kepada redaksi, Minggu (18/10).
Berkaca dari periswa tersebut, Iwan Sumule ragu Jokowi membaca seluruh draf UU Ciptaker yang jumlahnya 812 halaman.
“Apa netizen percaya 812 hal Draf UU Omnibus Law sedang dibaca Jokowi?” tegasnya.
Dia menekankan bahwa UU Ciptaker telah membuat kerusuhan di mana-mana. Untuk itu, ProDEM mendesak agar UU ini dicabut juga.
“UU Omnibus Law bikin ricuh bukannya dibatalin, malah tangkapin aktivis. Iya nggak sih?” tutupnya.
Sumber:Pojoksatu.id
Keraguan itu salah satunya disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
Keraguannya itu muncul lantaran Jokowi pernah menandatangani sebuah aturan yang belum dibaca.
Salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang diundangkan pada 23 Maret 2015 lalu.
Perpres ini kemudian dicabut setelah Presiden Jokowi mengakui bahwa naiknya tunjangan uang muka (down payment/DP) pembelian mobil pribadi bagi pejabat negara bukan kebijakan yang tepat.
Mantan walikota Solo itu kemudian menyalahkan para menteri karena kurang peka dan teliti dalam menyaring usulan kebijakan tersebut.
Dengan kata lain, kata Iwan Sumule, Jokowi tidak tahu tentang apa yang ditandatanganinya.
“Ingat Perpres Kenaikan DP Mobil Pejabat yg hanya beberapa lembar? I don’t read what I sign. Kemudian Perpres dicabut,” tanya Iwan Sumule kepada redaksi, Minggu (18/10).
Berkaca dari periswa tersebut, Iwan Sumule ragu Jokowi membaca seluruh draf UU Ciptaker yang jumlahnya 812 halaman.
“Apa netizen percaya 812 hal Draf UU Omnibus Law sedang dibaca Jokowi?” tegasnya.
Dia menekankan bahwa UU Ciptaker telah membuat kerusuhan di mana-mana. Untuk itu, ProDEM mendesak agar UU ini dicabut juga.
“UU Omnibus Law bikin ricuh bukannya dibatalin, malah tangkapin aktivis. Iya nggak sih?” tutupnya.
Sumber:Pojoksatu.id
BERITA LAINNYA +INDEKS
Rajut Silaturahmi, LLMB Pelalawan dan Pemuda Terusan Baru Satu Suara Jaga Marwah Melayu
Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co)– Lembaga Laskar Melayu Bersatu .
H. Jasfar Jalil: Almarhum H. Herman Maskar Sosok Teladan Penjaga Marwah Adat Melayu Pelalawan
Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co)-Pengurus Majlis Kemajuan Pembangu.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenag Pelalawan Bersinergi Lindungi Guru dan Tendik Non-ASN di Madrasah
Pelalawan, (PelalawanPos.co)-Sebagai wujud kehadiran negara dalam men.
Pj. Sekda Pelalawan Apresiasi Siswa dan Guru di Ajang Lomba Cepat Tepat Perpajakan
Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co)— Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.
Kemenag Pelalawan Gelar Event Implementasi Kampung Moderasi Beragama 2025 di Pangkalan Kerinci Timur
Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co)— Kepala Kantor Kementerian Agam.
Inspektorat Pelalawan Dalami Dugaan Penyimpangan Dana BUMDes Berkah Tuk Lintang Lalang Kabung
Pelalawan (PelalawanPos.co)-Inspektorat Kabupaten Pelalawan menegaska.
TULIS KOMENTAR +INDEKS