Tapal Batas Dua Desa di Pelalawan Bergejolak, Dwi Surya Pamungkas: DPMD Harus Bertanggung Jawab

PelalawanPos.co- Beberapa pekan terkahir isu konflik lahan yang terjadi Desa Pangkalan Terap dengan Desa Pangkalan Panduk mulai mencuat kepermukaan. Pasalnya, hingga hari ini kedua desa diduga belum ada kejelasan terkait tapal batas.

Informasi dihimpun media ini, Kamis (16/6/2022). Kepala Desa Pangkalan Panduk, Nazri menyebutkan bahwa 2015 lalu kedua belah pihak antara Desa Pangkalan Panduk dengan Desa Pangkalan Terap telah membuat kesepakatan tentang tapal batas.

"Kesepakatan tapal batas desa itu sudah disepakati tahun 2015 lalu oleh kedua belah pihak desa. Namun hingga saat ini pihak Desa Pangkalan Terap menyangkal kesepakatan tersebut. Kalau kita hanya mengikuti kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya," ungkap Kades Pangkalan Panduk, Nazri kepada media ini.

Lanjut Nazri, persoalan ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi di pemerintahan daerah Pelalawan melalui bagian Tata Pemerintah (Tapem). Selain itu, terakhir juga di mediasi Polres Pelalawan, namun hingga kini tidak menemui kata sepakat.

"Kita dari bulan Febuari sudah mencoba melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintahan dan Desa Pangkalan Terap, namun sampai hari ini tidak menemukan kata sepakat. Pada hal tahun 2015 lalu kita sudah bersepakat kedua belah pihak desa dengan menandatangani berita acara," terangnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah daerah Pelalawan agar cepat menyelesaikan persoalan tapal batas ini, karena mengingat gejolak yang terjadi di lapangan terkait lahan yang di garap PT. Arara Abadi saat ini.

"Kemarin masyarakat turun langsung kelapangan stop pekerjaan PT. Arara Abadi. Kita tidak mau terjadi gejolak seperti itu, makanya kita minta pemerintah turun menyelesaikan persoalan ini," ucapnya.

Sementara itu, persoalan ini juga menjadi perhatian Alumni Tekni Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Universitas Islam Riau (UIR), Dwi Surya Pamungkas ST sangat menyayangkan konflik lahan yang terjadi Desa Pangkalan Terap dengan Desa Pangkalan panduk karena tidak ada kejelasan terkait tapal batas.

Menurut Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pelalawan ini, menjelaskan Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman Penetapan dan Penegasan batas desa, di dalam Permen ini telah di tuangakan Bab IV Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan salah satu tim tersebut adalah Dinas yang membidangi desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan.

"Bahwasanya di DPMD ada kepala seksi yang membidangi administrasi kewilayahan desa yang bertugas menyelesaikan batas desa baik desa yang berbatasan dalam kecamatan atau antar kecamatan yang apa bila permasalah ini yang di selesai oleh dinas yang bersangkutan hasilnya bisa di jadikan PERBUB bukan hanya kesepakatan saja," terang Dwi yang biasa disapa.

Lanjut Dwi menilai bahwa kekeliruan yang terjadi dalam penyelesaian tapal batas selalu mengaitkan Bagian Tata Pemerintah sedangkan Bagian Tapem hanya menghasil  kesepakatan tidak sampai ke peraturan yang di sahkan Bupati.

"Jadi ada dua dinas yang berbeda tapi menyelesaikan satu pokok permasalahan dan menggunakan anggaran APBD. Kita menyarankan agar tata kelola penyelesaiannya satu pintu sesuai yang telah di tuangkan peraturan Mendagri," pungkasnya.***