Karhutla Kalimantan Disorot, KMPKS Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Pembukaan Lahan

Riau (PelalawanPos.co)— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada 19–21 Agustus 2026 kembali menjadi sorotan. Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak serius terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat.

Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS), Agung Maulana, meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, khususnya apabila terdapat dugaan pembukaan lahan dalam skala besar yang dilakukan dengan cara pembakaran.

Menurut Agung, setiap kegiatan pembukaan lahan harus memperhitungkan risiko terhadap lingkungan dan masyarakat. Ia menilai karhutla dapat dengan cepat meluas ketika kondisi lahan kering dan cuaca mendukung, sehingga menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus benar-benar mengontrol setiap aktivitas pembukaan lahan. Jangan sampai persoalan karhutla baru ditangani setelah api membesar dan masyarakat menjadi korban,” tegas Agung.

Ia juga menyoroti keberadaan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mengembangkan tanaman industri seperti eucalyptus. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian dan pengawasan secara menyeluruh terhadap dampak lingkungan dari pola pengelolaan tanaman tersebut.

Agung sebelumnya juga pernah menyuarakan kekhawatiran mengenai dampak ekologis tanaman eucalyptus, termasuk apabila limbah atau material sisa tanaman masuk ke badan air. Namun, sejumlah klaim mengenai dampak eucalyptus terhadap ikan, kesehatan manusia, maupun peningkatan risiko kebakaran, menurutnya, perlu menjadi perhatian dan dikaji berdasarkan bukti ilmiah serta kondisi lingkungan setempat.

Karhutla sendiri bukan persoalan baru di berbagai negara. Sejumlah kebakaran besar pernah menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar. Salah satunya kebakaran East Bay, California, pada 1991 yang menewaskan 25 orang dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran besar juga pernah melanda Portugal pada 2017. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 100 orang dan menghanguskan kawasan hutan dalam jumlah sangat luas. Faktor cuaca ekstrem, suhu tinggi dan angin kencang menjadi salah satu faktor yang memperparah penyebaran api.

Sementara itu, kebakaran besar yang melanda kawasan Los Angeles pada Januari 2025 juga kembali mengingatkan dunia mengenai tingginya risiko kebakaran di kawasan yang memiliki vegetasi mudah terbakar dan menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Namun, penyebab dan faktor pemicu kebakaran harus tetap dibedakan berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing kasus.

Atas kondisi tersebut, KMPKS mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pencegahan karhutla, meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pembukaan lahan, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.

Agung juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap tata kelola HTI dan dampaknya terhadap lingkungan.

“Kami meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan ketika kebakaran sudah terjadi. Pencegahan harus menjadi prioritas. Setiap perusahaan yang melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan harus diawasi secara ketat agar kepentingan ekonomi tidak mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian alam,” pungkasnya.

KMPKS menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar bencana kabut asap serta kerusakan lingkungan dapat dicegah sejak dini.***