Stok Aman, Tapi Antrean Mengular: Krisis BBM di Pelalawan Jadi Sorotan

Pelalawan (PelalawanPos.co)– Pemerintah Provinsi Riau bersama Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi aman. Stok di terminal utama seperti Dumai dan Sei Siak disebut melimpah, distribusi diklaim lancar, dan harga BBM subsidi seperti Pertalite serta Biosolar dipastikan tidak mengalami kenaikan.

Pengawasan pun diperketat hingga 24 jam di seluruh SPBU guna menjamin tidak ada gangguan distribusi di lapangan. Namun, kondisi di lapangan justru berbicara lain.

Di Pelalawan, antrean kendaraan mengular panjang hampir setiap hari. Dari pusat kota hingga Kecamatan Pangkalan Kuras, masyarakat harus rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM. Bahkan, beberapa hari sebelumnya antrean dilaporkan mencapai kilometer.

Fenomena ini memunculkan ironi di tengah narasi “stok aman” yang disampaikan pihak berwenang.

“Sudah beberapa pekan ini kami harus antre lama. Kadang sampai berjam-jam. Kalau beli di pengencer, harga sudah dua kali lipat,” ujar Rusdian, Ahad (3/5/2026). 

Rusdian (46), warga Pangkalan Kerinci.
Ia menyebutkan, harga BBM eceran yang sebelumnya sekitar Rp10 ribu per botol kini melonjak hingga Rp20 ribu.

Keluhan serupa juga disampaikan Niar (45), warga Kecamatan Bunut. Ia mengaku kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mengantar anak ke sekolah.

“Sekarang susah sekali cari minyak di warung. Kalau pun ada, harganya mahal, sampai Rp30 ribu per botol. Mau tidak mau tetap beli, karena kebutuhan,” ungkapnya.

Kondisi ini dinilai semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Sorotan juga datang dari kalangan aktivis. Fajar Nugraha, Ketua Bidang Kebijakan Publik PD KAMMI Pelalawan-Siak, menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret.

“Pernyataan stok aman tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Masyarakat di banyak kecamatan mengeluhkan kelangkaan BBM. Ini harus segera ditangani serius,” tegasnya.

Ia juga meminta adanya penertiban di tingkat pengecer yang dinilai memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

“Jangan sampai kelangkaan ini dimanfaatkan untuk meraup keuntungan berlebihan. Ini menyiksa rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” tambahnya.

Kini, publik menanti langkah nyata dari pemerintah daerah, DPRD, hingga pihak Pertamina untuk memastikan distribusi BBM benar-benar berjalan normal. Sebab, bagi masyarakat, yang terpenting bukan sekadar jaminan di atas kertas—melainkan ketersediaan nyata di lapangan.***