Kunjungan Wamen ATR, Datuk Panglimo RMB LHMR Dampingi Ketua Kelompok DPD RI di Kepulauan Meranti

PelalawanPos.co-Datuk Panglimo Rumpun Melayu Bersatu (RMB) Laskar Hulubalang Melayu Riau (LHMR) Kabupaten Pelalawan, Yusri SH mendapingi Ketua Kelompok DPD RI Instiawati Ayus di Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau.

Kegiatan itu dalam rangka kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Dr Surya Tjandra SH LL. M dalam rangka mencari solusi untuk membebaskan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB).

Dalam acara hadir Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, Wakil Ketua Komisi I DPD MPR RI, Fernando Sinaga STh, Kakanwil BPN Propinsi Riau, M. Syahrir A, ptnh SH MM, Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH, Wakil Bupati, H Asmar, dan Pejabat Forkompimda Kepulauan Meranti.

Kepada PelalawanPos.co, Rabu (23/6/2021) Datuk Panglimo, Yusri SH mengatakan melalui kegiatan ini Ia mendapingi Ketua Kelompok DPD/MPR RI Instiawati Ayus dalam kegiatan acara mencari solusi untuk pembebasan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB).

"Kedatangan Wamen ATR ini hadir tentang pembahasan perubahan PIPPIB dengan prosedur resmi seperti tertuang dalam SK Menteri LHK no.666/2001 tentang peta indikatif penundaan pemberian izin baru," ucap Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan ini.

Lanjut Yusri menceritakan dalam acara tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan statmen membuat surat untuk menolak PIPPIB hingga sampai rapat ditutup.

"Saya menilai dan memahami tentang berjalannya sidang, bahwa kita tidak bisa menolak program PIPPIB karena bagaimanapun pengesahan tersebut berdasarkan usulan dari Pemprov hal itu disampaikan oleh KLHK, upaya yang didapat kita lakukan sesuai dengan anjuran Wamen ATR mengajukan agar program PIPPIB di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dibebaskan," terang Yusri memahami hasil rapat bersama dengan Wamen ATR.

Ditambahkan Yusri SH, kedatangan Wamen ATR merupakan berkat undangan Senator Riau tersebut, karena sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melepaskan negeri sagu dari program PIPPIB.***