RDP Memanas, Komisi II DPRD Pelalawan Kritik CSR PT. Inti Indosawit Subur

Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co) - Komis II DPRD Kabupaten Pelalawan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Inti Indosawit Subur (IIS) bersama masyarakat Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

RDP bersama itu membahas tuntutan masalah Desa Makmur terkait kejelasan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Inti Indosawit Subur terhadap Desa Makmur. Dan sekaligus membahas sengketa lahan Pemerintah Desa Makmur dengan PT. IIS sejak tahun 2019 silam.

Rapat dengan pendapat dipimipin M Shohibul Ahsan SE Sekretatis Komisi II DPRD Pelalawan, Ferly Azhari SH, dan Asnol Mubarak S. Sos, M.Si. Sedangkan dari dari masyarakat hadir Kepala Desa Makmur Suwardi, BPD Desa Makmur, dan Karang Taruna Desa Makmur.

Sedangkan dari pihak manajemen perusahaan PT. Inti Indosawit Subur hadir Humas Lindu Simatupang, Manajer Humas PT Asian Agri Group Regional Riau Doni, bagian CSR Perusahaan Eko, serta perwakilan Bappeda dan Tapem.

Pada kesempatan itu, Kepala Desa Makmur Suwardi mengatakan, bahwa sejak Ia menjabat kepala Desa Makmur lebih kurang 7 tahun, bantuan CSR yang masuk hanya 10 juta yang diterima desa berupa bantuan bibit ikan.

"Selama saya menjabat 7 tahun hanya bantuan CSR 10 juta berupa bantuan bibit ikan yang diberikan kepada masyarakat tahun 2019 lalu. Jadi kami ingin mempertanyakan CSR PT. IIS kemana saja," ucap Kades Makmur, Suwardi dalam RDP Komisi II DPRD Pelalawan, Selasa (17/6/2025).

Disamping itu, Suwardi juga meminta penjelasan terkait dugaan lahan yang di serobot PT. IIS di wilayah desa Makmur. Persoalan ini sudah sejak lama bergulir dari tahun 2019 silam, bahkan BPN  Pelalawan bersama Pemerintah waktu itu turun melakukan pengukuran lahan tersebut.

"Hasil dari pengukuran itu keluar dengan lahan diperkirakan desa seluas 1,4067 hektar atau 14.067 M2. Namun sampai hari ini belum ada penyelesaian dari pihak perusahaan," papar Suwardi dalam RDP.

Sementara itu, pihak menajemen bagian CSR PT. IIS, Eko menjelaskan bahwa perusahaan sudah merealisasikan bantuan kemasyarakat berupa bantuan subsidi minyak goreng, rutin pelatihan di SMKN 1 Pangkalan Kerinci.

"Kita sudah menjalankan beberapa program CSR  Perusahaan. Ditahun 2023 berupa bantuan kursi untuk Gereja Pentakosta di Desa Makmur, tahun 2024 berupa program pasar murah minyak goreng dan bantuan ternak ikan beserta pakan," ungkap Eko dalam RDP.

Sambung Eko, untuk tahun 2025 sudah melaksanakan pasar murah minyak goreng. Dan rencana bantuan ternak ikan pada bulan Agustus mendatang.

Disamping itu, anggota DPRD Ferly Azari, SH mengecam keras ketidaksiapan perusahaan dalam mengikuti Rapat Dengar Pendapat terkait data tampal batas perusahaan.

"Masak hadir ke forum resmi seperti ini tanpa membawa data? Ini jelas bentuk ketidakseriusan dan tidak menghargai undangan dari DPRD," tegas Ferly.

Ferli juga menambahkan bahwa pihak perusahaan harus segera berbenah.
"Rasanya belum hilang lelah kita menghadapi satu masalah, sudah muncul masalah baru lagi. Ini pertanda perusahaan tidak punya sistem pengelolaan yang baik, mereka harus serius berbenah," ujarnya Ferly.

Pimpinan Komisi II DPRD Pelalawan, M Shohibul Ahsan SE dari Fraksi PKB menekan perusahaan untuk lebih memperhatikan warga sekitar.

"Selama ini masyarakat tidak merasakan manfaat keberadaan perusahaan. Masa tidak ada CSR yang jelas dan menyentuh masyarakat? Ini harus diperbaiki," tandasnya.

Namun karena banyak hal yang belum dijelaskan secara utuh, Komisi II DPRD memutuskan untuk menjadwalkan ulang RDP pada bulan depan, dengan harapan perusahaan hadir lebih siap dan membawa data lengkap.***