Indonesia The Next Goverment Shutdown?

PelalawanPos.co-Fenomena Goverment Shutdown yang belakangan diberlakukan di Amerika Serikat (USA) cukup mendapat perhatian oleh banyak pihak, mungkin hanya di Indonesia yang kurang memperhatikan kasus di amerika tersebut karena dinamika politik yang sedang berjalan menjelang Pemilu 2024.

Goverment Shutdown adalah fenomena dimana pada waktu atau hari tertentu beberapa instrumen pemerintahan diberhentikan dan dibatasi yang berdampak hampir ke seluruh aspek aspek pelayanan, pegawai-pegawai dipaksa berhenti bekerja sementara akibat ketidak pastian fiskal.

Fenomena goverment shutdown terjadi karena kekhawatiran terhadap kemampuan fiskal amerika tidak mampu menjawab semua permasalahan yang diakibatkan oleh hutang negara yang sangat besar sekitar 31 triliun dolar US, ini menandakan bahwa negara super power seperti amerika secara teori sebenarnya sudah bangkrut, bayangkan saja negara industri besar seperti amerika saja bisa menghadapi persoalan yang sangat mengkhawatirkan akibat pengelolaan dan kontrol hutang negara yang amburadul belum lagi ditambah dengan pemberian bantuan untuk perang ukraina dan konflik israel dan palestina dengan kucuran dana besar dipandang makin memperparah kondisi keuangan amerika.

Peristiwa goverment shutdown di amerika serikat harus mendapatkan perhatian serius bagi indonesia, mengingat indonesia juga merupakan negara dengan kontrol dan pengelolaan hutang yang dipandang banyak ahli sangat tidak sehat. Kondisi hutang indonesia sampai pada hari ini berada pada kondisi sangat mengkhawatirkan, dimana angka jumlah hutang indonesia per oktober 2023 sebagaimana data yang dilansir oleh Bank Indonesia sebesar hampir 192 milyar dollar US. 

Jika dibandingkan dengan jumlah hutang amerika (USA) hutang indonesia memang jauh lebih kecil, tapi industri di indonesia jika dibandingkan dengan industri amerika (USA)  sangat jauh sekali perbandingannya sehingga tidak serta merta lebih mudah untuk dikelola.

Kondisi hutang indonesia berimplikasi kepada beban yang harus ditanggung setiap rakyat indonesia mulai dari yang baru lahir sampai yang mau meninggal sekitar 28.000.000/Orang, artinya jika seluruh rakyat indonesia merogoh uang pribadi sebesar 28 juta rupiah maka hutang indonesia baru akan lunas. 

Namun tidak sesederhana itu perhitungan terkait mekanisme pembayaran hutang indonesia mengingat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah sangat sulit, belum lagi soal kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tinggi akibat inflasi sebagai dampak dari fenomena paceklik akibat kondisi cuaca yang sangat panas dan berpengaruh terhadap sektor pertanian dan perkebunan.

Muncul pertanyaan menarik terkait uraian diatas, apakah indonesia juga akan menerapkan kebijakan Goverment Shutdown karena kegagalan pengelolaan ekonomi dan hutang negara? Jika melihat kondisi ekonomi serta kemampuan pemerintah dalam mengelola negara pada kondisi kritis yang menimpa hampir seluruh negara di dunia sekarang mungkin saja hal itu akan terjadi.

Belum lagi kekhawatiran yang muncul terkait pemerintahan selanjutnya yang lahir dari proses politik yang  kental dengan nuansa politik dinasti, jika pemilihan presiden di indonesia memenangkan Pasangan Prabowo dan Gibran apakah pasangan tersebut paham dengan ancaman kebangkrutan ekonomi seperti yang dialami oleh amerika? Jika diukur dari pengalaman, latar belakang pendidikan serta pengetahuan global terkait perekonomian dunia, maka prabowo dan gibran dirasa jauh dari kriteria yang memadai untuk berhadapan dengan kondisi ancaman ekonomi tersebut. Prabowo yang berlatar belakang militer tentu belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait perekonomian global.

walaupun prabowo juga memiliki beberapa bisnis sebagai penyumbang pundi-pundi rupiah sekitar hampir 2 triliun rupiah dalam bentuk nilai kekayaan yang dimilikinya tetap saja keraguan publik masih tidak bisa dihapuskan.

Jika prabowo berlatar belakang militer dengan rekam jejak yang mentereng terlebih urusan pertahanan masih diragukan kemampuan dan pengetahuannya terhadap ancaman ekonomi global, lantas bagaimana dengan pasangan cawapresnya yaitu gibran? Latar belakang dan rekam jejak serta kemampuan intelektualnya terkait persoalan ekonomi tentu jauh panggang dari api, belum lagi soal kempuannya untuk bergaul dilevel internasional.

Tidak bisa dihilangkan pikiran yang beredar dan berkembang serta menjadi nalar publik bahwa  faktor atau indikator untuk mengukur kelayakan yang dibawa gibran hanya sebatas sebagai anak presiden saja.

Sepak terjang dan kinerja gibran sebagai walikota solo tentu bukan faktor yang sebanding jika isu nya berkaitan dengan perekonomian global. Seluruh indikator pengukuran apakah gibran mampu mencerna dan merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman ekonomi global pasti akan mengahasilkan perhitungan yang negatif karena latar belakang dan rekam jejak yang masih minim.

Mungkin saja nanti akan difikirkan dan disusun kajian strategisnya oleh menteri koordinator perekonomian dan menteri keuangannya dikabinet, tapi tetap saja sebagai pimpinan di kabinet pemerintahan, pengetahuan atau knowledge terkait hal tersebut merupakan hal yang mutlak harus dimiliki.

Tinggal kita saksikan saja helat pemilihan presiden indonesia februari 2024 yang akan datang menghasilkan pemerintahan seperti apa, apakah pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang layak berdasarkan latar belakang, rekam jejak, pengetahuan yang luas, kecakapan pergaulan internasional yang lues, serta memiliki kemampuan intelektual yang memadai dengan gagasan-gagasan strategis dan terukur atau malah pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak, latar belakang serta kemampuan intelektual yang tidak seimbang.

Perlu sebuah instrumen yang lahir dari lapisan masyarakat sebagai kontrol dari pelaksanaan pemilihan presiden 2024 agar berjalan dengan adil tanpa ada intervensi kekuasaan, intervensi kekuasaan pada pelaksanaan Pilpres 2024 sangat mungkin terjadi mengingat ada hubungan kekeluargaan antara presiden yang masih menjabat dengan salah satu cawapres.

Jika ingin indonesia terhindar dari Fenomena Goverment Shutdown, maka pemerintahan yang lahir dari Pilpres 2024 harus presiden dan wakil presiden yang layak bukan presiden dan wakil presiden yang tidak layak yang mungkin saja lahir dari praktek politik busuk yang berselingkuh dengan lembaga yudikatif akibat lapar dan haus kekuasaan oleh sebagian kelompok (mungkin?)
 

Penulis : DINDA, SP., S.Sos., M.Si.
Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan
Universitas Jambi