PELALAWAN (Pelalawanpos) – Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, langkah cepat dan terukur kini tengah digesa untuk menjawab persoalan kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
Dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, Zukri, rapat koordinasi lintas sektor digelar sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM subsidi. Rapat ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan menjadi ruang konsolidasi kebijakan yang mempertemukan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta operator energi nasional dalam merumuskan solusi nyata yang dapat segera dirasakan masyarakat.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Tengku Zulfan, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, hingga perwakilan PT Pertamina (Persero) Wilayah III. Kehadiran seluruh elemen ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan energi sebagai bagian integral dari pelayanan publik.
Dalam pemaparannya, Sekda Tengku Zulfan menegaskan bahwa persoalan BBM subsidi tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan mengalami keterbatasan akses terhadap SPBU menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan BBM.
Dampaknya sangat nyata. Nelayan tidak dapat melaut secara optimal karena keterbatasan bahan bakar. Petani mengalami hambatan dalam mengelola lahan dan distribusi hasil panen. Pelaku UMKM kesulitan menjalankan usaha karena tingginya biaya operasional akibat harga BBM yang melambung. Bahkan, aktivitas sehari-hari seperti mengantar anak ke sekolah pun menjadi tantangan tersendiri.
Fenomena disparitas harga pun menjadi perhatian serius. Di wilayah seperti Desa Kusuma dan Teluk Meranti, harga Pertalite dilaporkan mencapai sekitar Rp15.000 per liter. Kondisi ini tidak hanya membebani masyarakat secara ekonomi, tetapi juga membuka potensi praktik distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Zukri menegaskan bahwa negara, melalui pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan akses energi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. BBM bukan sekadar komoditas, melainkan urat nadi perekonomian masyarakat yang harus dijaga ketersediaannya.
“Ini bukan hanya soal distribusi, ini soal keadilan. Masyarakat kita berhak mendapatkan akses yang sama terhadap BBM subsidi. Jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena faktor geografis,” tegasnya.
Sebagai bentuk respons konkret, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengambil sejumlah langkah strategis yang terintegrasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu langkah prioritas adalah percepatan proses pengajuan dan penetapan kuota BBM subsidi. Bupati Zukri secara tegas meminta agar proses administrasi tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Langkah ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi Klik Pelalawan. Digitalisasi proses pengajuan kuota diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem ini, pemerintah desa dan kecamatan dapat langsung mengajukan kebutuhan BBM berdasarkan kondisi riil di lapangan, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.
Tidak berhenti pada aspek administratif, Pemkab Pelalawan juga mendorong inovasi dalam sistem distribusi melalui pemberdayaan koperasi desa. Koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, didorong untuk berperan sebagai sub-penyalur BBM di tingkat desa. Skema ini diyakini mampu memangkas rantai distribusi yang panjang serta mendekatkan akses BBM kepada masyarakat.
Model sub-penyalur ini tidak hanya menjadi solusi praktis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat ekonomi desa. Dengan melibatkan koperasi, distribusi BBM tidak lagi bergantung sepenuhnya pada SPBU yang lokasinya terbatas, melainkan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses.
Bupati Zukri juga menginstruksikan kepada camat dan kepala desa untuk segera mengajukan pembentukan sub-penyalur yang menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menciptakan sistem distribusi energi yang lebih inklusif.
Di sisi lain, peran PT Pertamina (Persero) sebagai operator tetap menjadi elemen penting dalam rantai distribusi. Dalam rapat tersebut, perwakilan Pertamina menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan fungsi penyaluran sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM merupakan isu lintas sektor yang memerlukan koordinasi yang kuat antar lembaga.
Untuk solusi jangka pendek, pembentukan sub-penyalur desa menjadi langkah yang paling realistis untuk segera diimplementasikan. Sementara itu, untuk jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan mengusulkan penambahan infrastruktur SPBU di wilayah-wilayah yang saat ini masih minim akses.
Penambahan SPBU tentu membutuhkan proses perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak. Namun, langkah ini penting sebagai solusi permanen untuk memastikan keberlanjutan distribusi BBM di masa depan.
Komitmen Pemkab Pelalawan dalam mengatasi persoalan BBM subsidi tidak terlepas dari visi besar pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap energi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan.
Dengan memastikan ketersediaan BBM yang merata, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor perikanan, pertanian, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah akan semakin produktif apabila didukung oleh akses energi yang memadai.
Lebih jauh, langkah ini juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah hadir tidak hanya di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Zukri menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif, inovatif, dan responsif, Pemkab Pelalawan terus berupaya menghadirkan solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, operator energi, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem distribusi BBM yang lebih adil dan merata. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, harapan untuk mengakhiri kelangkaan BBM di wilayah Pelalawan bukanlah sesuatu yang mustahil.
Pemkab Pelalawan optimistis bahwa melalui kerja bersama dan komitmen yang kuat, akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat dapat terwujud, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. (Advertorial/Pelalawan/Erik)