
PELALAWAN (PelalawanPos.co)— Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kawasan Kota Pangkalan Kerinci kembali menjadi sorotan mahasiswa. Ketua Komisariat Hima Persis PNP PSDKU Pelalawan, Muhammad Farma Chaniago, menyatakan dukungannya terhadap sikap Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan yang mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Polres Pelalawan memperkuat pengawasan eksternal terhadap SPBU, khususnya terkait transparansi stok dan distribusi BBM subsidi jenis Bio Solar.
Menurut Muhammad Farma, antrean panjang tidak hanya menyangkut lamanya masyarakat mendapatkan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi SPBU.
“PK Hima Persis PNP PSDKU Pelalawan mendukung penuh langkah Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan dalam mendorong pemerintah daerah dan Polres Pelalawan memperketat pengawasan terhadap SPBU. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan informasi yang transparan mengenai ketersediaan serta distribusi BBM subsidi, khususnya Bio Solar,” ujar Muhammad Farma Chaniago.
Muhammad Farma menilai transparansi menjadi salah satu hal penting untuk menjawab keresahan masyarakat yang harus mengantre dalam waktu lama.
Menurutnya, apabila terjadi keterlambatan distribusi, keterbatasan pasokan maupun stok BBM yang habis, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas dari pihak terkait.
“Ketika masyarakat sudah mengantri berjam-jam kemudian stok habis, tentu muncul pertanyaan. Berapa stok yang masuk, berapa yang disalurkan, bagaimana mekanisme distribusinya, dan apakah penyalurannya sudah sesuai dengan ketentuan. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan secara transparan,” tegasnya.
Ia juga meminta pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap ketersediaan BBM di tangki SPBU, tetapi bila diperlukan mencakup data penerimaan stok, volume penyaluran, transaksi, serta pola pembelian yang dinilai tidak wajar.
Menurutnya, pengawasan dan keterbukaan informasi dapat membantu mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Selain persoalan stok dan distribusi, Muhammad Farma turut menyoroti dampak antrean kendaraan terhadap pengguna jalan di sekitar Jalan Maharaja Indra, Pangkalan Kerinci Kota.
Ia meminta agar ketika antrean kendaraan memanjang, dilakukan pengaturan sehingga kendaraan yang menunggu pengisian BBM tidak menghambat akses masyarakat maupun kelancaran arus lalu lintas.
“Kami memahami masyarakat membutuhkan BBM. Tetapi pada saat yang sama, pengguna jalan lainnya juga memiliki hak untuk mendapatkan akses jalan yang aman dan lancar. Karena itu, ketika antrean memanjang, harus ada pengaturan lalu lintas dan langkah konkret agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Muhammad Farma menegaskan, PK Hima Persis PNP PSDKU Pelalawan akan ikut mengawal persoalan tersebut bersama PD Hima Persis Pelalawan.
Ia meminta Pemkab Pelalawan dan Polres Pelalawan segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengawasan eksternal terhadap SPBU serta memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kami memberikan ruang waktu 3 x 24 jam kepada pihak terkait untuk menunjukkan langkah konkret dalam merespons persoalan antrean, transparansi stok, dan pengawasan distribusi BBM subsidi di Pangkalan Kerinci,” tegas Muhammad Farma.
Ia menambahkan, apabila dalam waktu tersebut belum terdapat langkah konkret yang dapat menjawab keresahan masyarakat, pihaknya akan mempertimbangkan melakukan aksi kontrol sosial di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila tidak ada langkah konkret, kami siap turun ke lapangan untuk melakukan kontrol sosial di SPBU Pangkalan Kerinci Kota. Ini bukan untuk mencari keributan atau menuduh pihak tertentu, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal kepentingan masyarakat,” pungkasnya. ***