Aceh Barat Bangkit Pascabencana, Tim Monev Periksa Langsung Progres di Lapangan
ACEH BARAT (PelalawanPos.co)– Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Barat terus digenjot. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aceh 1 bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan jajaran Forkopimda turun langsung mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana, Selasa (11/8/2026).
Rapat koordinasi digelar di Ruang Rapat Bupati Aceh Barat, Aula Teuku Umar, Kantor Bupati Aceh Barat. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan program pemulihan berjalan sesuai target sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Tim Monev Aceh 1 dipimpin Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, didampingi Kombes Pol Suwinto, Kolonel Uus Rohima, Tiggy Rezhandy dari Kementerian Pertanian, Dadi Setiadi dari BNPB serta Serka Dio Siagian sebagai staf posko.
Salah satu perkembangan yang mendapat perhatian dalam Rakor adalah peningkatan realisasi dukungan penanganan pascabencana melalui TKD.
Dari total pagu sebesar Rp68,1 miliar, realisasi kini mencapai sekitar 24 persen, meningkat signifikan dibandingkan realisasi sebelumnya yang berada di kisaran 8 persen.
Realisasi tersebut meliputi sektor infrastruktur sebesar 23,11 persen, urusan lainnya 43 persen, sedangkan sektor ekonomi masih relatif rendah, yakni 2,9 persen.
Sebagian besar paket kegiatan telah berjalan. Namun, masih terdapat dua paket strategis yang berada dalam proses tender dan ditargetkan dapat mulai dilaksanakan pada bulan berikutnya.
Dari indikator pemulihan, tercatat enam indikator berada dalam kategori hijau dan dua indikator masih kuning. Sektor jalan dan jembatan menjadi salah satu perhatian karena sejumlah kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan maupun pengusulan.
Sementara itu, penyaluran jadup dan sejumlah bantuan lainnya telah berjalan dan sebagian besar telah diselesaikan.
Pada sektor pertanian, Kementerian Pertanian menjalankan program Optimasi Lahan (Oplah) untuk persawahan yang mencakup 96 kelompok tani di delapan kecamatan.
Program tersebut memiliki pagu sekitar Rp6 miliar dengan realisasi mencapai sekitar Rp4,9 miliar. Pelaksanaan kegiatan hingga kini masih berlangsung.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani yang terdampak bencana.
Di sektor perumahan, proses verifikasi data penerima bantuan juga terus dilakukan.
Data BNBA korban terdampak perumahan sebelumnya tercatat 123 KK. Setelah dilakukan verifikasi, jumlah tersebut menjadi 122 KK karena satu KK dinyatakan tidak memenuhi kriteria dalam proses verifikasi.
Kabar positifnya, penyaluran bantuan untuk rumah kategori Rusak Ringan (RR) dan Rusak Sedang (RS) telah mencapai 100 persen.
Namun, tim tetap meminta agar perkembangan sektor perumahan, termasuk kondisi hunian tetap (Huntap), terus diperbarui untuk memastikan tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlewat.
Pengamanan Krueng Meureubo dan Krueng Woyla Butuh Rp450 Miliar.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat masih membutuhkan dukungan untuk penanganan pengamanan tebing Krueng Meureubo dan Krueng Woyla. Kebutuhan tersebut telah masuk dalam Renduk/R3P dengan nilai usulan sekitar Rp450 miliar.
Kedua sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan termasuk dalam Wilayah Sungai Woyla dan Batee. Karena itu, diperlukan koordinasi serta tindak lanjut bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan balai terkait.
Sektor ini menjadi penting karena penanganan sungai berkaitan langsung dengan perlindungan permukiman dan aktivitas masyarakat dari ancaman bencana lanjutan.
Koordinator Tim Satgas PRR Laksma TNI Nouldy Jan Tangka menegaskan bahwa kegiatan Monev dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memastikan perkembangan indikator pemulihan dapat dilaporkan kepada pimpinan atau Ketua Satgas.
Tim juga melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah kegiatan prioritas guna memastikan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.
Sementara itu, Kombes Pol Suwinto menekankan pentingnya pemutakhiran indikator penanganan PRR secara berkala, percepatan serta pengawalan realisasi TKD.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap informasi mengenai 33 unit rumah ibadah yang disebut belum tertangani. Data tersebut diminta segera dikonfirmasi dan dimutakhirkan status penanganannya.
Selain itu, tim meminta adanya pembaruan kondisi Huntap dan sektor lainnya, optimalisasi publikasi kegiatan, serta penguatan fungsi Posko PRR di daerah sebagai pusat koordinasi dan pemantauan.
Bupati Aceh Barat meminta agar hasil Rakor dan kegiatan kunjungan lapangan dipublikasikan melalui Diskominfo.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah telah melakukan penanganan dan pemulihan pascabencana.
Usai Rakor, Tim Satgas PRR bersama Pemkab Aceh Barat melanjutkan kunjungan lapangan ke Kecamatan Pante Ceureumen dan sejumlah lokasi lainnya.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi aktual serta memastikan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Secara umum, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Barat menunjukkan perkembangan positif. Kenaikan realisasi TKD dari sekitar 8 persen menjadi 24 persen menjadi salah satu indikator kemajuan.
Meski demikian, pekerjaan besar masih menanti. Percepatan pembangunan jalan dan jembatan, pengamanan sungai, pemutakhiran data rumah ibadah, kondisi Huntap, serta berbagai kebutuhan yang membutuhkan dukungan kementerian dan lembaga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Hasil Monev dan kunjungan lapangan ini selanjutnya menjadi bahan untuk merumuskan langkah konkret guna mempercepat pemulihan Aceh Barat pascabencana, sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara aman dan produktif.***