Heboh Sorotan SDN 013 Kerinci Timur, Aktivis: Saatnya Cari Solusi, Bukan Saling Menyalahkan
Kunjungan Anggota DPRD Pelalawan Rustam Sinaga waktu lalu ke SDN 013 Pangkalan Kerinci.
PANGKALAN KERINCI (PelalawanPos)– Polemik kondisi sarana dan prasarana di SDN 013 Kerinci Timur yang mencuat usai kunjungan anggota DPRD Pelalawan, Ir. Rustam Sinaga, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Berbagai pihak menilai persoalan tersebut harus dijadikan momentum untuk mencari solusi konkret demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pelalawan.
Sebelumnya, kunjungan anggota DPRD Pelalawan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ke sekolah tersebut menyoroti kondisi fasilitas belajar yang dinilai belum memadai meski berada di pusat ibu kota kabupaten. Pernyataan itu pun memantik beragam tanggapan dari masyarakat dan pemerhati pendidikan.
Salah satunya datang dari Forum Aktivis Peduli Pendidikan (FAP3) Kabupaten Pelalawan. Aktivis pendidikan, Fajar Nugraha, menilai persoalan yang terjadi di SDN 013 Kerinci Timur seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif, pemerintah daerah, dan pihak sekolah.
Menurutnya, persoalan utama yang terjadi bukan sekadar kondisi ruang belajar, melainkan tingginya jumlah peserta didik yang mencapai sekitar 1.080 siswa sehingga melebihi kapasitas ruang kelas yang tersedia.
"Kalau memang kondisi ini sudah lama terjadi, seharusnya bisa dibahas sejak awal melalui mekanisme penganggaran maupun koordinasi dengan dinas terkait. Yang dibutuhkan saat ini adalah solusi nyata untuk mengatasi kebutuhan ruang belajar dan fasilitas pendidikan," ujar Fajar, Rabu (10/6/2026).
Ia juga menyoroti keberadaan kelas tambahan yang digunakan untuk menampung lonjakan jumlah siswa. Menurutnya, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan dan distribusi peserta didik agar tidak terjadi penumpukan di satu sekolah saja.
"Di Pangkalan Kerinci masih ada beberapa sekolah lain yang bisa menjadi alternatif. Jangan sampai seluruh siswa terpusat di satu sekolah sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran dan keterbatasan fasilitas," katanya.
Fajar menambahkan, persoalan pendidikan tidak akan selesai jika hanya diwarnai kritik dan saling menyalahkan. Sebaliknya, seluruh pihak harus duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik bagi para siswa.
"Kalau sudah seperti ini, semua unsur harus terlibat mencari solusi. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata mencari siapa yang salah," tegasnya.
Senada dengan itu, warga Pangkalan Kerinci, Ruspandi, menilai keterbatasan ruang belajar merupakan tantangan yang lazim terjadi di daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan jumlah peserta didik yang cukup pesat.
Menurutnya, peningkatan jumlah siswa sering kali tidak sejalan dengan kecepatan pembangunan fasilitas pendidikan. Karena itu, diperlukan pemetaan kebutuhan sekolah secara berkala agar pembangunan sarana dan prasarana dapat dilakukan sesuai prioritas.
"Peningkatan jumlah siswa sering kali lebih cepat dibandingkan penambahan fasilitas. Karena itu dibutuhkan pemetaan kebutuhan sekolah secara berkala agar pembangunan dapat dilakukan sesuai prioritas," ujarnya.
Ruspandi menambahkan, pembangunan sarana pendidikan memerlukan proses perencanaan, penganggaran, serta penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh sebab itu, dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Polemik yang berkembang saat ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya solusi bersama untuk mengatasi persoalan daya tampung sekolah dan pemerataan peserta didik di Pangkalan Kerinci, sehingga setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak dalam lingkungan belajar yang nyaman dan memadai.***