Penutupan Panglong Arang Guncang Ekonomi Warga Pesisir, Bupati Meranti Minta DPR RI Turun Tangan
MERANTI (PelalawanPos)– Penutupan sejumlah panglong arang di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memicu keresahan di tengah masyarakat pesisir. Ribuan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pengolahan arang kini terancam kehilangan sumber penghasilan. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar meminta DPR RI ikut turun tangan mencarikan solusi yang berpihak kepada masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.
Permintaan itu disampaikan langsung saat Bupati Asmar menerima audiensi Anggota DPR RI Dapil Riau Fraksi PKB, Iyet Bustami, di Ruang Rapat Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Asmar menegaskan bahwa dampak penutupan panglong arang tidak hanya dirasakan para pekerja, tetapi juga memukul roda ekonomi masyarakat pesisir secara luas. Aktivitas pencarian kayu bakau, pengolahan arang, distribusi, hingga perdagangan hasil produksi mendadak terhenti.
“Banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pencarian bakau, pengolahan arang, hingga aktivitas distribusi dan perdagangan, kini kehilangan mata pencaharian,” ujar Asmar.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai bekerja sama dengan Bulog. Namun, menurut Asmar, bantuan tersebut hanya bersifat sementara dan belum mampu menjawab persoalan utama masyarakat.
“Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi jangka panjang yang mampu menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Bupati Asmar menegaskan, pemerintah daerah memahami bahwa langkah penertiban dilakukan demi penegakan hukum dan perlindungan kawasan mangrove serta kehutanan. Namun di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang telah puluhan tahun hidup dari sektor arang juga tidak bisa diabaikan begitu saja.
Karena itu, ia berharap adanya komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, aparat penegak hukum, hingga seluruh pemangku kepentingan agar lahir solusi yang manusiawi dan berkeadilan.
“Kami berharap lahir solusi yang bijaksana, manusiawi, dan berkeadilan bagi masyarakat,” katanya.
Tak hanya meminta solusi jangka pendek, Asmar juga mendorong DPR RI memperjuangkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurutnya, tata kelola mangrove berkelanjutan, pembinaan usaha rakyat, hingga penyediaan alternatif lapangan kerja perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali menyebut persoalan perizinan panglong arang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Meski demikian, ia menilai keseimbangan antara penegakan hukum, kelestarian lingkungan, dan ekonomi masyarakat harus tetap dijaga.
Sementara itu, Anggota DPR RI Iyet Bustami mengatakan kedatangannya ke Kepulauan Meranti bertujuan mendengar langsung kondisi masyarakat terdampak agar informasi yang diterima pemerintah pusat benar-benar sesuai fakta di lapangan.
“Barangkali ini bisa menjadi informasi yang akurat untuk saya sampaikan ke pusat,” ujar Iyet.
Ia juga menegaskan bahwa penindakan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil.
“Insyaallah, sambil menunggu data, saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di Komisi IV DPR RI untuk melakukan audiensi bersama Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya guna mencari solusi agar masyarakat bisa kembali bekerja,” ungkapnya.
Usai audiensi, rombongan langsung meninjau panglong arang di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebingtinggi Timur. Dalam kesempatan itu, turut disalurkan sebanyak 100 paket sembako kepada para pekerja yang terdampak penutupan panglong arang.
Bagi masyarakat pesisir Meranti, harapan kini tertuju pada hadirnya solusi nyata yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memastikan dapur warga tetap mengepul.(Bom)