Harga Buah Sawit Anjlok, Ini Penyebabnya
Foto ilustrasi Internet.(google)
PelalawanPos.co - Kebijakan Pemerintah mengenai pembebanan biaya Flush Out atau percepatan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) terhadap pelaku usaha kelapa sawit dinilai menjadi pemicu jebloknya harga Tandan buah sawit (TBS) yang berimbas langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Penerapan Flush Out tersebut menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, pada masa Luhut Binsar Panjaitan mengatakan peluang tersebut diberikan kepada pelaku eksportir yang tidak tergabung dalam program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) untuk dapat melakukan eksportir.
“Namun dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar US 200 per ton diluar biaya Pungutan Ekspor dan Bea keluar yang berlaku,” kata LBP saat konferensi pers di Bali, Jumat (10/6/2022) lalu.
Sementara itu, menurut pengakuan Manajer Humas PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS), Setyo B. Utomo saat berbincang-bincang bersama awak media disalah satu cafe di Kecamatan Ukui, Sabtu (2/7/2022). Mengatakan menumpuknya CPO di Tangki penampungan menjadi penyebab terjadinya pembatasan tonase TBS dari kebun masyarakat maupun mitra KKPA.
“ Tangki kita saat ini nyaris full, terpaksa kami batasi penerimaan TBS dari masyarakat dan mitra KKPA,” ujarnya.
Penumpukan CPO terjadi disebabkan kebijakan pemerintah yang pada waktu itu sempat menerbitkan larangan ekspor CPO yang kemudian berimbas kesulitan mencari Kapal pengangkut CPO.
“Kebijakan larangan ekspor kemarin tentu armada kapal pengangkut CPO putus kontrak dengan kita, dan sekarang kita harus mengantri akibat kebijakan itu,” jelas Setyo lagi.
“Kenaikan retribusi, seperti Pungutan ekspor (PE), Bea Keluar (BK) dan pajak itu mengurangi sekitar 45% dari harga CPO. Kalau dihitung-hitung nilainya bisa sampai U$ 700 per ton nya,” terangnya.
Fenomena tersebut, ditambahkanya, jika berlanjut hingga empat atau lima bulan lagi maka berpotensi terjadinya PHK masal. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. (Tim)