Pangkalan Kerinci (PelalawanPos.co)– Komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kecamatan Kuala Kampar kembali ditegaskan. Bupati Pelalawan H. Zukri memimpin rapat lanjutan terkait percepatan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi petani dan nelayan Kuala Kampar, Jumat (31/7/2026), di Rumah Dinas Bupati Pelalawan.
Rapat strategis tersebut dihadiri Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H., Pabung Kodim 0313/KPR Mayor Inf. Lilik Haryono, Sekda Pelalawan Tengku Zulfan, Sub Koordinator Pengawasan Pendistribusian BBM BPH Migas Dedi Armansyah, Sales Area Manager Retail Riau PT Pertamina Patra Niaga Wilson Eddi Wijaya, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Hanafie, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah serius Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mempercepat akses BBM bagi masyarakat Kuala Kampar yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pasokan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Zukri secara tegas meminta BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga agar segera membuka penyaluran BBM ke Kecamatan Kuala Kampar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Bupati mengungkapkan bahwa perjuangan menghadirkan BBM bagi masyarakat Kuala Kampar bukanlah hal baru. Bahkan, sejak April lalu dirinya telah menyampaikan surat resmi kepada BPH Migas dan Pertamina.
"Saya sudah menyurati BPH Migas dan Pertamina sejak April. Namun hingga hari ini BBM belum juga tersalurkan ke Kuala Kampar. Saya minta agar penyaluran BBM segera dibuka sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar," tegas Zukri.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya soal distribusi energi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan.
Ia menjelaskan, kelangkaan BBM telah menghambat aktivitas petani dan nelayan. Bahkan, ada petani yang tidak dapat memanen hasil kebunnya karena tidak memiliki bahan bakar untuk mengoperasikan sarana transportasi maupun peralatan kerja.
"Kelangkaan BBM menyebabkan aktivitas petani dan nelayan terganggu. Bahkan ada petani yang tidak bisa memanen hasil pertaniannya karena keterbatasan bahan bakar. Ditambah lagi mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk memperoleh BBM. Ini menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat Kuala Kampar," ujarnya.
Melalui rapat tersebut, Bupati berharap BPH Migas dan Pertamina segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM dapat segera direalisasikan. Dengan tersedianya pasokan BBM, aktivitas pertanian, perikanan, serta roda perekonomian masyarakat Kuala Kampar diharapkan kembali berjalan normal.
"Pemkab Pelalawan akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat Kuala Kampar benar-benar mendapatkan hak mereka atas akses BBM yang memadai," tutupnya.***