Pangkalan Kerinci (PelalawanPos)- Bupati Pelalawan H. Zukri secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pembaharuan Bappeda Kabupaten Pelalawan, Rabu (11/2/2026).
Forum ini menjadi salah satu tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang dialog untuk menjaring aspirasi, masukan, serta saran dari para pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama hingga unsur masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Berbagai persoalan pembangunan tersebut harus mampu dijawab melalui intervensi program yang terarah, terintegrasi, dan berbasis skala prioritas, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2025–2029,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti dinamika kemampuan keuangan daerah yang menjadi tantangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Ia menyebutkan, pada Tahun Anggaran 2025, APBD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp1,9 triliun, sementara pada Tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp1,7 triliun atau berkurang sekitar Rp200 miliar.
“Kondisi ini tidak menyurutkan optimisme kita. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan yang merata sesuai visi Pelalawan Menawan tetap dapat kita wujudkan,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Zukri mendorong dukungan anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Pelalawan–Siak untuk turut memperjuangkan program-program strategis daerah. Beberapa di antaranya percepatan pembangunan Sentral Pangan di Pulau Mendol serta pembangunan Jalan Lintas Bono yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.
Selain itu, Bupati juga mengajak para pelaku dunia usaha agar semakin meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Saya meyakini, melalui kolaborasi, komitmen, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, provinsi, pusat, DPRD, dunia usaha, maupun masyarakat berbagai permasalahan yang dihadapi akan dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” tutupnya.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan awal RKPD Tahun 2027 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.***